Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meminta seluruh desa di Indonesia memaksimalkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar mampu melampaui target konvergensi stunting pada 2026.
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT Andrey Ikhsan Lubis mengatakan pencapaian target secara menyeluruh diperlukan agar penanganan stunting tidak hanya berhasil di sebagian wilayah.
"Diharapkan 100 persen, seluruh desa di Indonesia ini bisa melampaui target," kata Andrey dalam kegiatan coaching clinic mengenai pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Konvergensi stunting merupakan upaya memastikan berbagai program dan layanan pencegahan serta penurunan stunting dilaksanakan secara terpadu di tingkat desa.
Sebanyak 21 Provinsi Lampaui Target
Berdasarkan data capaian konvergensi stunting desa yang bersumber dari Electronic Human Development Worker (e-HDW) per Agustus 2026, sebanyak 21 dari 37 provinsi yang tercatat telah mencapai 50 persen atau lebih.
Capaian tersebut telah melampaui target konvergensi 2026 yang ditetapkan sebesar 40 persen.
Sementara itu, sebanyak 13 provinsi mencatatkan capaian antara 1 hingga 49 persen, sedangkan dua provinsi masih berada pada capaian nol persen.
Andrey menilai target tersebut masih memungkinkan dicapai apabila seluruh pihak memperkuat upaya penanganan stunting di tingkat desa.
"Karena target ini sebenarnya tidak terlalu berat, tidak terlalu luar biasa ketika kita menghitungnya per desa," ujarnya.
Meski masih terdapat sejumlah persoalan di tingkat desa, Andrey optimistis pelayanan terhadap kelompok sasaran dapat terus ditingkatkan.
"Saya yakin dan percaya bahwa karena yang kita dampingi keluarga kita, anak-anak kita, para penerus kita, generasi penerus kita, tentu kita juga lebih konsentrasi terhadap bagaimana memastikan layanan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, ini bisa lebih baik," katanya.
Desa Diminta Maksimalkan Data e-HDW
Upaya konvergensi dilakukan dengan memastikan kelompok sasaran memperoleh layanan yang dibutuhkan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak, remaja putri, calon pengantin, hingga keluarga berisiko stunting.
Kemendes PDT juga mendorong pemerintah desa memanfaatkan data dan sistem e-HDW untuk memantau pelaksanaan pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Aplikasi berbasis web tersebut digunakan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk mencatat, memantau, dan melaporkan pelaksanaan program pencegahan serta penurunan stunting di desa.
Pemanfaatan data tersebut diharapkan membantu desa menemukan persoalan di lapangan sehingga tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan pelayanan terhadap kelompok berisiko semakin tepat sasaran.
- Penulis :
- Aditya Yohan
