Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam satu kendali seiring meluasnya kebakaran dan munculnya kabut asap yang mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia.
Puan meminta penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (4/9/2026).
Karhutla yang menimbulkan kabut asap pekat telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.
Puan Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Puan menegaskan karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan karena dampaknya menjalar ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ucap Puan.
Ia meminta koordinasi lintas sektor diperkuat dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, aparat, masyarakat, serta pengelola kawasan.
“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” sebut Puan.
Menurut Puan, kecepatan penanganan titik api menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan meningkatkan kebutuhan sumber daya pemadaman.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” jelasnya.
DPR Dorong Penegakan Hukum dan Pencegahan
Puan mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan karhutla di tujuh provinsi.
Ia meminta proses penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dilakukan secara transparan dan perkembangannya disampaikan kepada masyarakat.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.
DPR, menurut Puan, akan mengawal penanganan karhutla melalui sejumlah komisi karena dampak kebakaran menyentuh sektor kehutanan, lingkungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, dan penegakan hukum.
“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” terangnya.
Puan juga meminta pemerintah menyusun peta jalan pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi bencana tahunan.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” pungkas Puan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
