Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto meminta pemerintah segera menetapkan dan memublikasikan peta jalan atau roadmap zero over dimension overloading (ODOL) sebagai pedoman bagi pelaku usaha menjelang penerapan penuh kebijakan tersebut pada Januari 2027.
Sofwan menilai kesepakatan mengenai zero ODOL harus diikuti penyusunan regulasi, peta jalan, dan tahapan implementasi yang jelas agar penerapannya berlangsung bertahap dan terukur.
“Sebelum itu, saya rasa Komisi V juga perlu mendengarnya terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan roadmap-nya seperti apa,” kata Sofwan dalam keterangannya yang diterima di Baubau, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 5 September 2026.
Ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan segera merilis peta jalan implementasi secara terperinci kepada publik.
DPR Minta Tahapan dan Sanksi Diperjelas
Sofwan menilai penerapan penuh zero ODOL pada Januari 2027 membutuhkan persiapan matang agar kebijakan berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada seluruh pemangku kepentingan.
"Tidak serta merta dalam satu hari atau satu bulan, ruas-ruas jalan poros transportasi logistik di Indonesia ini akan zero ODOL,” ujarnya.
Menurut Sofwan, peta jalan tersebut harus menjadi dasar kementerian teknis dalam menyusun regulasi pelaksanaan yang mencakup tahapan penerapan, pemberian insentif, hingga sanksi bagi pelanggar.
"Roadmap tersebut penting, jangan sampai ada pemahaman yang berbeda dari kalangan dunia usaha,” ucapnya.
Ia mengingatkan zero ODOL tidak hanya berkaitan dengan truk yang kelebihan dimensi maupun muatan, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi sistem logistik nasional.
"Jika tidak ada roadmap yang jelas, akan menimbulkan wilayah abu-abu yang justru akan menjadi celah dalam penegakan aturan, atau tebang pilih,” ujarnya.
Sofwan menilai kekhawatiran pelaku usaha terhadap penerapan kebijakan pada Januari 2027 merupakan hal yang wajar karena mekanisme pelaksanaannya masih membutuhkan kepastian.
"Perlu segera ada sosialisasi tentang roadmap dan aturan main atau regulasinya nanti mau seperti apa, dan tahapannya mau seperti apa,” tuturnya.
ETLE dan Insentif Diminta Masuk Peta Jalan
Sofwan juga meminta penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai instrumen pendukung zero ODOL dilengkapi aturan yang jelas agar pengawasan dan penegakan aturan berjalan transparan serta efektif.
Ia menilai kepastian peta jalan dan regulasi diperlukan agar pemanfaatan ETLE dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengawasan.
Terkait rencana pemberian insentif, Sofwan mendorong pemerintah memasukkan skema tersebut ke dalam peta jalan implementasi zero ODOL agar selaras dengan kebijakan fiskal.
Menurutnya, mekanisme insentif harus tepat sasaran untuk memberikan apresiasi kepada pengusaha angkutan yang mematuhi aturan sekaligus mendukung transformasi sistem logistik nasional.
"Bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tetap melanggar peraturan, tapi jago berkongkalikong dengan oknum petugas,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
