Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) memiliki peran strategis bagi pemerintah dan berbagai pihak dalam memahami dinamika pasar kerja sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Menurut Yassierli, ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi ketenagakerjaan secara tepat sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan sesuai persoalan dan kebutuhan pasar kerja.
“Ini suatu kenyataan bahwa data adalah komoditas yang sangat mahal dan bernilai tinggi,” ujar Yassierli.
Empat Fungsi Strategis Data Sakernas
Yassierli menjelaskan pemanfaatan data Sakernas memiliki empat fungsi strategis yang saling berkaitan dalam pengelolaan ketenagakerjaan.
Fungsi pertama adalah memantau kondisi pasar kerja secara terintegrasi dengan platform SIAPkerja.
Integrasi tersebut memungkinkan data Sakernas dimanfaatkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan kondisi pasar tenaga kerja.
Fungsi kedua adalah mendiagnosis berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia.
Salah satu persoalan yang dapat dideteksi melalui data tersebut adalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara kualifikasi lulusan dan keterampilan yang dibutuhkan industri.
Fungsi ketiga adalah menjadi dasar untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus menentukan intervensi program secara lebih presisi.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun program ketenagakerjaan secara lebih spesifik berdasarkan persoalan dan kebutuhan yang ditemukan di pasar kerja.
“Dengan data yang akurat, kita dapat merancang kebijakan spesifik berupa School-to-Work Transition atau transisi dari pendidikan ke dunia kerja melalui Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi,” ujar Yassierli.
Program Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu proses transisi masyarakat dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.
Adapun fungsi keempat data Sakernas adalah memperkuat basis argumen pemerintah dalam menyusun kebijakan serta melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
BPS Perkuat Kolaborasi Penyediaan Data Ketenagakerjaan
Karena pentingnya data tersebut, Yassierli menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih responsif dalam mengelola dan memanfaatkan data yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen BPS untuk terus menyediakan data statistik ketenagakerjaan yang berkualitas.
BPS juga memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga serta Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan dan menyajikan gambaran kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara utuh serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Data statistik bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi utama untuk memahami persoalan, mengidentifikasi tantangan, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran,” kata Amalia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
