Pantau - Komisi I DPR RI menyoroti kesenjangan jumlah personel dan peralatan Lanal Bandung dalam mengawasi garis pantai selatan Jawa Barat sepanjang 479 kilometer karena satuan tersebut hanya memiliki 157 personel, satu kapal patroli, dan lima perahu karet.
Jumlah personel Lanal Bandung saat ini masih berada di bawah kebutuhan sekitar 240 orang sebagaimana tercantum dalam Daftar Susunan Personel (DSP).
Anggota Komisi I DPR RI Mohamad Sohibul Iman menilai keterbatasan tersebut perlu mendapat perhatian mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi.
“Apalagi dalam perlengkapan, pantai yang sepanjang 479 km itu ternyata kapal patroli yang ada itu cuma satu, terus kemudian perahu karet hanya lima,” ujar Sohibul dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Keterbatasan peralatan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPR karena kawasan pantai selatan Jawa Barat memiliki karakter geografis yang dinilai membutuhkan kemampuan pertahanan memadai.
Pantai Selatan Jabar Berhadapan Langsung dengan Samudra Indonesia
Sohibul menjelaskan pantai selatan Jawa Barat berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia dan tidak memiliki pulau-pulau penyangga.
Kondisi geografis tersebut menurutnya membuat potensi ancaman dari pihak luar perlu diantisipasi melalui penguatan kemampuan pengawasan dan pertahanan.
“Di pantai selatan kita ini kan situasinya itu sangat rawan. Kenapa? Karena di pantai, di Samudera Indonesia itu, di sana tidak ada pulau-pulau penyangga. Tidak ada pulau penyangga, sehingga kalau ada (ancaman dari) pihak luar, bisa langsung ke sana,” jelasnya.
Selain kekurangan personel dan sarana patroli, Sohibul menyoroti persoalan pemeliharaan peralatan operasional Lanal Bandung.
Lanal Bandung saat ini berada di bawah Komando Daerah Maritim (Kodairal) 3 yang berkedudukan di Jakarta.
Posisi tersebut dinilai dapat menyulitkan pemeliharaan ketika terjadi kerusakan peralatan karena dukungan untuk proses tersebut harus dilakukan dari Jakarta.
“Bayangkan kalau ada kerusakan-kerusakan peralatan, untuk pemeliharaannya itu kan harus ke Jakarta. Bayangkan itu bagaimana prosesnya, ini sangat susah sekali,” kata Sohibul.
Komisi I Akan Bawa Persoalan ke Pembahasan dengan Kementerian Pertahanan
Komisi I DPR RI berencana membawa kondisi Lanal Bandung dalam pembahasan bersama Menteri Pertahanan dan para Kepala Staf.
Pembahasan tersebut terutama akan melibatkan Kepala Staf Angkatan Laut untuk menentukan kebutuhan yang perlu ditempatkan sebagai prioritas.
Sohibul berharap Lanal Bandung menjadi salah satu satuan yang mendapat prioritas dukungan anggaran untuk melengkapi peralatan operasional dan memenuhi kebutuhan personel sesuai DSP.
“Mudah-mudahan Lanal Bandung termasuk yang prioritas, sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan anggaran untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan peralatan dan juga tentu adalah pemenuhan DSP tadi,” tuturnya.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan Lanal Bandung dalam menjalankan pengawasan terhadap kawasan pesisir selatan Jawa Barat yang terbentang luas.
Masyarakat Pesisir Didorong Ikut Menjaga Keamanan
Selain memperkuat kapasitas internal Lanal Bandung, Sohibul menilai masyarakat pesisir mempunyai posisi penting dalam membantu menjaga keamanan wilayah pantai selatan.
Edukasi kepada masyarakat menurutnya tidak hanya perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan.
Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman seperti human trafficking dan masuknya imigran ilegal melalui kawasan pantai selatan.
“Masyarakat tentu harus kita ajak untuk menjaga pantai kita. Di sisi lain juga tentu saja masyarakat harus disadarkan tentang kemungkinan adanya intervensi ataupun human trafficking atau juga imigran gelap ke daratan, pantai selatan ini,” pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
