Pantau - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya untuk mendalami persoalan hak asasi manusia (HAM), implementasi otonomi khusus (Otsus), program strategis nasional, hingga kondisi masyarakat yang mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Tanah Papua.
Pertemuan Pansus dengan pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi langsung mengenai kondisi di daerah.
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dengan menemui kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan berbagai unsur masyarakat lainnya.
"Kami datang untuk berjumpa langsung dengan kepala daerah dan masyarakat dalam rangka menyerap sejumlah persoalan-persoalan di daerah," ungkap Filep.
Pansus Soroti HAM, Otsus, dan Korban Sipil
Filep menjelaskan Pansus Papua DPD RI dibentuk untuk merespons berbagai dinamika dan kondisi yang terjadi di Tanah Papua.
Pansus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan HAM, implementasi Otsus, serta pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Filep, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, termasuk konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.
"Dalam perkembangannya, DPD RI terpanggil melihat dinamika dan kondisi di tanah Papua terkait dengan jatuhnya korban di kalangan warga sipil," kata Filep.
Ia menyebut sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan serius, termasuk Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya dan kawasan Moskona di Papua Barat.
Pansus juga akan mendalami kondisi masyarakat yang mengungsi sebagai bagian dari pemetaan persoalan secara lebih luas di Tanah Papua.
Filep mengatakan Pansus Papua baru menyelesaikan pembahasan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan belum sampai pada tahap pemetaan keseluruhan wilayah berdasarkan penggolongan persoalan.
"Kita baru selesai dengan Komnas HAM. Belum ke arah pemetaan tanah Papua dengan penggolongan, termasuk pemetaan pengungsi di sejumlah daerah di tanah Papua," ungkap Filep.
Maybrat Jadi Perhatian Khusus Pansus
Kabupaten Maybrat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus Pansus Papua DPD RI menyusul sejumlah peristiwa keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Pada 13 Agustus 2026, tiga warga sipil dilaporkan mengalami luka dalam sebuah insiden di Kampung Ainot, Distrik Aifat Timur Tengah.
Setelah kejadian tersebut, Komnas HAM mendorong Polda Papua Barat Daya melakukan investigasi ilmiah untuk mengungkap penyebab luka yang dialami ketiga warga sekaligus pihak yang bertanggung jawab.
Peristiwa keamanan sebelumnya juga terjadi di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, pada 22 Maret 2026 ketika terjadi kontak tembak antara aparat TNI dan kelompok bersenjata.
Kontak tembak tersebut mengakibatkan dua prajurit Marinir TNI AL gugur dan seorang prajurit lainnya mengalami luka.
Pansus Papua DPD RI sebelumnya telah menjadwalkan kunjungan ke Maybrat dan Timika untuk mendalami kondisi wilayah terdampak konflik sekaligus memperoleh data dan informasi langsung dari masyarakat.
Filep mengatakan informasi dari pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan peran kelembagaan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai koridor konstitusi dan kewenangannya.
"Kami berharap forum ini menjadi forum yang memberikan sebanyak-banyaknya informasi kepada Pansus Papua DPD RI, terutama terkait peristiwa yang menimpa saudara-saudara kami yang ada di Maybrat secara khusus, tetapi juga perkembangan terkini yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya," kata Filep.
Kunjungan ke Papua Barat Daya merupakan bagian dari rangkaian kerja Pansus Papua DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat dari sejumlah provinsi di Tanah Papua.
Berbagai informasi dan aspirasi yang dihimpun diharapkan membantu pemerintah dan lembaga negara memahami persoalan masyarakat serta mendorong penyelesaiannya melalui jalur konstitusional.
- Penulis :
- Shila Glorya
