Pantau - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI merekomendasikan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, agar penanganan konflik tetap menjamin keamanan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah Maybrat masih merasakan ketakutan akibat situasi keamanan, termasuk terkait keberadaan pos-pos keamanan di sejumlah kampung.
"Ini juga akan kita rekomendasikan lebih jauh sehingga Panglima TNI atau Kapolri mengevaluasi metode yang lebih baik untuk bagaimana penempatan pasukan di wilayah-wilayah konflik," kata Filep.
Menurut Filep, keberadaan pos keamanan yang menerapkan prosedur pengamanan ketat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk ketika hendak berkebun maupun melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya.
Karena itu, Pansus menilai pendekatan keamanan perlu dievaluasi agar tetap memberikan jaminan keamanan tanpa membatasi ruang gerak masyarakat sipil di daerah konflik.
Pansus Dorong Pengusutan Penembakan Warga Sipil
Selain mengevaluasi pendekatan keamanan, Pansus Papua DPD RI mendorong penyelesaian kasus penembakan terhadap warga sipil yang terjadi pada 13 Agustus 2026 di Kampung Ainot, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.
Filep mengatakan masyarakat masih menunggu kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa penembakan dan kekerasan yang terjadi.
Pansus meminta Polda Papua Barat Daya dan Polres Maybrat segera menyelesaikan proses penyelidikan serta mengungkap pelaku berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh.
"Jangka waktu yang sudah relatif lama pasca terjadi penembakan dengan bukti-bukti yang ada, Kapolda Papua Barat Daya dan Polres Maybrat sudah harus mengungkapkan pelakunya. Siapa pun pelaku harus diungkapkan," kata Filep.
Filep menegaskan pengungkapan pelaku harus dilakukan tanpa memandang siapa pihak yang terlibat.
Apabila kasus tersebut tidak segera terungkap, Pansus Papua akan merekomendasikan kepada pimpinan DPD RI untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk mempertimbangkan pemanggilan Kapolda Papua Barat Daya.
Pemanggilan tersebut dapat dilakukan untuk melakukan verifikasi berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pansus Papua.
Konflik Dinilai Tak Cukup Ditangani dengan Pendekatan Keamanan
Berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima Pansus, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan konflik di wilayah tersebut, antara lain ideologi, investasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.
Filep menilai penyelesaian konflik di Papua tidak cukup apabila hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi perlu dibarengi pembangunan serta upaya memulihkan kehidupan masyarakat terdampak konflik.
Pemerintah diminta memberikan perhatian terhadap ketersediaan dan pemulihan fasilitas dasar, meliputi sekolah, sarana kesehatan, rumah masyarakat, fasilitas air bersih, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
"Sudah daerah konflik, sarana pembangunannya sudah tidak ada, berarti sangat riskan. Maka pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah konflik," ungkap Filep.
Pansus juga menyoroti penggunaan fasilitas umum di wilayah konflik dan menegaskan fasilitas publik harus digunakan sesuai fungsi serta peruntukannya.
"Jangan digunakan untuk pos pengamanan. Gereja itu untuk beribadah, puskesmas dan posyandu untuk sarana kesehatan, sekolah itu untuk pendidikan," kata Filep.
Ribuan Warga Maybrat Telah Dipulangkan
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, konflik di Kisor, Kabupaten Maybrat, pada 21 September 2021 menyebabkan masyarakat dari lima distrik dan 51 kampung harus mengungsi.
Dalam proses penanganannya, Pemerintah Kabupaten Maybrat bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memulangkan warga ke kampung halaman.
Sebanyak 5.456 warga disebut telah berhasil dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dan sebanyak 37 kampung telah dipulihkan.
Pansus Papua DPD RI akan terus mendalami kondisi di Kabupaten Maybrat sebagai bagian dari tugas mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai persoalan di Papua.
Pendalaman tersebut mencakup persoalan keamanan, kemanusiaan, serta kondisi pembangunan di wilayah Papua, termasuk Kabupaten Maybrat.
- Penulis :
- Shila Glorya
