Pantau - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta penggunaan dana bantuan presiden (banpres) untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara akuntabel dan transparan kepada negara serta masyarakat.
“(Banpres) Harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara akuntabel dan transparan kepada negara dan kepada rakyat,” kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Presiden Prabowo Subianto memberikan dana banpres penanganan karhutla dengan total Rp100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan empat pemerintah kabupaten di provinsi tersebut.
Pemprov Sumatera Selatan memperoleh Rp30 miliar, Pemkab Ogan Komering Ilir Rp20 miliar, Pemkab Musi Banyuasin Rp20 miliar, Pemkab Ogan Ilir Rp15 miliar, dan Pemkab Banyuasin Rp15 miliar.
Menhut Minta Banpres Segera Dicairkan
Raja Juli menyebut pemberian dana tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang menghadapi karhutla.
“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” ujar dia.
Banpres tersebut diberikan di tengah dukungan anggaran penanganan karhutla yang telah tersedia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta APBD.
Penyaluran dana juga telah diikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaannya.
“Banpres ini kemudian diikuti oleh Surat Edaran dari Pak Mendagri (Tito Karnavian) tentang juknis, tentang bagaimana teknis penyalurannya, pengelolaannya. Tidak dibuat sulit dengan berbagai macam halangan birokratis, namun tetap akuntabel dan transparan,” katanya.
Dana Digunakan untuk Peralatan hingga Pencegahan Dampak Kesehatan
Raja Juli meminta dana banpres segera dicairkan agar dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanggulangan karhutla di daerah.
Dana tersebut antara lain dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan serta mencegah berbagai dampak karhutla, termasuk terhadap kesehatan masyarakat.
“Saya minta ini bisa sesegera mungkin dicairkan untuk penanggulangan karhutla, membeli peralatan, atau mencegah dampak semacam tadi (kesehatan) dan sebagainya,” ujar dia.
Raja Juli menjelaskan pengelolaan dana bantuan tersebut berada di tangan pemerintah daerah.
“Pemprov dan Pemkab nantinya bekerja sama dengan BPBD dalam proses penyalurannya untuk mendukung penanganan karhutla di daerah,” katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
