Pantau - Komisi XIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp158,545 miliar setelah mendapat tambahan anggaran Rp25 miliar.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan tambahan tersebut merupakan hasil pembahasan dan penyesuaian dari alokasi awal anggaran kedua lembaga sebesar Rp133,545 miliar.
“Komisi XIII DPR RI menyetujui hasil pembahasan Pagu Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2027 yang semula sebesar Rp133.545.823.000 dengan tambahan anggaran Rp25.000.000.000, sehingga Pagu Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp158.545.823.000,” ungkap Willy.
Pernyataan tersebut disampaikan Willy saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Komnas HAM Dapat Tambahan Rp17,3 Miliar
Berdasarkan hasil pembahasan, pagu anggaran Komnas HAM yang sebelumnya sebesar Rp94,237 miliar meningkat menjadi Rp111,537 miliar.
Dengan perubahan tersebut, Komnas HAM memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp17,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
Sementara itu, pagu anggaran Komnas Perempuan meningkat dari sebelumnya Rp39,308 miliar menjadi Rp47,008 miliar.
Tambahan anggaran untuk Komnas Perempuan mencapai Rp7,7 miliar sehingga total tambahan bagi kedua lembaga tersebut mencapai Rp25 miliar.
Hasil persetujuan anggaran itu selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sebagai bagian dari proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
DPR Minta Pendalaman Program dan Penggunaan Anggaran
Selain menyepakati pagu anggaran, Komisi XIII DPR RI meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut bersama BPIP, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan lembaga mitra sejalan dengan arah kebijakan nasional sekaligus memastikan tambahan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel.
“Komisi XIII DPR RI menganggap perlu adanya pendalaman lebih lanjut bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sebagai pelaksana fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI guna memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menjamin efektivitas alokasi anggaran serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2027,” ungkap Willy.
Menurut Willy, pengawasan penggunaan anggaran menjadi bagian penting setelah pagu disepakati agar peningkatan alokasi dapat mendukung pelaksanaan mandat masing-masing lembaga.
Komisi XIII DPR RI juga menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran seluruh lembaga yang menjadi mitra kerjanya untuk ditetapkan sebagai Pagu Anggaran 2027.
Seluruh pagu anggaran lembaga mitra tersebut selanjutnya akan diproses dalam pembahasan APBN 2027 bersama Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
