Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengubah pola penanganan konflik di Papua dari pendekatan reaktif dan kasuistik menjadi penyelesaian holistik yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian abadi.
Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Kamis, mengatakan penanganan kasus kekerasan secara parsial tidak efektif untuk memutus siklus konflik yang terus terjadi di Papua.
Pigai menyoroti kebijakan pemekaran wilayah yang sebelumnya diklaim dapat menghentikan gerakan bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi menurutnya realitas di lapangan justru menunjukkan perlawanan semakin meluas.
"Kalau kita diminta menyelesaikan secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi. Hari ini kita tangani, besok muncul lagi," kata Pigai.
Pigai Serukan Konsensus Nasional untuk Papua
Untuk memecahkan kebuntuan penyelesaian konflik Papua, Kementerian HAM menyerukan pembentukan konsensus nasional yang melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan di Indonesia.
Pigai meminta para pimpinan partai politik bersama jajaran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif duduk bersama membahas langkah penyelesaian konflik Papua.
Ia juga menginginkan keterlibatan elite TNI-Polri, purnawirawan, hingga tokoh-tokoh prominen Indonesia dalam pembahasan tersebut.
Berbagai unsur itu diharapkan dapat mengambil keputusan bersama sekaligus merumuskan langkah-langkah dialogis untuk menciptakan perdamaian di Papua.
Menurut Pigai, pemerintah pusat perlu menawarkan solusi strategis dan demokratis yang sekaligus mampu menjamin kelangsungan hidup masyarakat sipil di Papua.
"Saya meminta mengambil keputusan bersama bagaimana menciptakan perdamaian abadi di Papua. Ini yang paling inti. Kalau tidak mampu menciptakan perdamaian abadi, lebih demokratis ya lakukan dialog untuk menciptakan perdamaian, supaya kita bisa hidup sebagai satu bangsa dan satu negara secara aman dan damai," ujar dia.
Kementerian HAM Dorong Regulasi Afirmatif
Pigai menempatkan terciptanya perdamaian abadi sebagai tujuan utama yang perlu dicapai melalui keputusan bersama, dengan dialog sebagai salah satu langkah apabila pendekatan selama ini belum menghasilkan perdamaian.
Lebih lanjut, Pigai meyakini penyelesaian konflik secara holistik dapat dicapai secara optimal melalui pengesahan regulasi dan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mengatasi persoalan ketidakadilan dari hulu.
Menurut dia, instrumen hukum dan sistem juga perlu diperkuat untuk memangkas praktik-praktik ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik baru di Papua pada masa mendatang.
- Penulis :
- Leon Weldrick
