Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kembali menemui perwakilan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) di Kafe Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Senin (21/9/2026), untuk menindaklanjuti persoalan ketidaksesuaian desil dan penyaluran bantuan sosial.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi ratusan warga di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (17/9/2026).
“Sekarang ketemu resmi, ya. Janji kita ketemu minggu ini, kita tuntaskan,” kata Gus Ipul.
Pertemuan dihadiri Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, serta jajaran staf khusus Menteri Sosial.
Kemensos Saring 4.600 Data Menjadi 2.900 Keluarga
Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto memaparkan hasil pemadanan data warga yang sebelumnya dikumpulkan melalui posko-posko KWJK.
Data yang awalnya disampaikan KWJK berjumlah sekitar 4.600, tetapi setelah diperiksa ditemukan sejumlah data tercatat ganda sehingga tersisa sekitar 2.900 keluarga.
“Dari total data yang dikirim itu 4.600. Tapi setelah kita cek ternyata ada yang dobel-dobel, ada yang ganda, sehingga tinggal 2.900 keluarga,” kata Joko.
Hasil pemadanan menunjukkan sebagian keluarga dalam data KWJK telah tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Sebanyak 406 data yang berada pada desil 1-4 akan diproses untuk pembukaan rekening sebagai bagian dari penyaluran bantuan sosial.
Sementara itu, sebagian data lainnya masih membutuhkan penelusuran karena terdapat desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi nyata warga.
Sebagian warga juga belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sedangkan data lainnya memiliki catatan tertentu dalam sistem, termasuk indikasi judi online dan kepemilikan aset.
Gus Ipul meminta warga yang datanya terindikasi berkaitan dengan judi online tidak langsung dikesampingkan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Siapa tahu dia dimanfaatkan orang lain. Jadi data seperti ini bisa kita olah,” kata Gus Ipul.
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa menjelaskan data yang dibawa organisasinya telah dikumpulkan selama hampir satu tahun sehingga sebagian kondisi warga mungkin telah berubah.
Dea juga menyampaikan adanya warga yang kesulitan mendapatkan penjelasan ketika datanya terindikasi berkaitan dengan judi online.
“Ketika keluarga yang terindikasi judi online ini mau melaporkan ke kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak memberikan solusi. Justru malah menjustifikasi, ‘Oh, karena judi online, jadi tidak layak mendapatkan bantuan sosial,’ tanpa ada cross-check lagi,” kata Dea.
Penjelasan mengenai penanganan data warga yang terindikasi judi online selanjutnya akan disampaikan KWJK kepada masyarakat melalui posko-poskonya.
Data Jadi Dasar Penentuan Program Perlindungan Sosial
Gus Ipul menegaskan pemadanan data tidak hanya bertujuan menentukan posisi desil warga, tetapi juga menjadi dasar pemerintah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan setiap keluarga.
“Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya,” kata Gus Ipul.
Data yang telah sesuai akan ditindaklanjuti melalui berbagai program perlindungan sosial yang dapat berasal dari Kementerian Sosial, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Data-data yang sudah hasil pemutakhiran dan sesuai dengan kenyataan ini akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program yang dimiliki oleh pemerintah,” lanjut Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul mengajak KWJK memperluas kerja sama hingga tingkat akar rumput dengan membuka kemungkinan jajaran Kemensos menemui warga secara langsung di posko-posko KWJK bersama pengurus RT dan RW setempat.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul menyambut ajakan tersebut, tetapi berharap Kemensos tidak hanya mengandalkan aplikasi maupun pertemuan di kantor.
“Saya berharap Kemensos dipimpin Gus Ipul dan Agus Jabo lebih akomodatif lagi. Saya berharap juga Bapak bisa hadir di perkampungan, misalnya seperti rumah susun,” kata Marlo.
Dea mengatakan posko-posko KWJK selama ini menjadi tempat warga menyampaikan keluhan dan meminta pendampingan.
“Masyarakat lebih percaya dengan posko-posko grassroot ini daripada ke kelurahan dan lain-lain,” kata Dea.
Gus Ipul dan Agus Jabo menyatakan bersedia mendatangi posko-posko warga, sedangkan lokasi serta waktu kunjungan akan dikoordinasikan lebih lanjut antara KWJK dan jajaran Kemensos.
Kemensos Siapkan Pertemuan dengan Pengurus RT
Agus Jabo menegaskan pemutakhiran data merupakan langkah awal untuk mengenali kondisi dan kebutuhan setiap keluarga sebelum pemerintah menentukan program yang sesuai.
“Data hanya sebagai basic untuk pengentasan kemiskinan, titik,” kata Agus Jabo.
Sebagai langkah awal memperluas kerja sama dalam pendataan, Kemensos juga merencanakan pertemuan dengan pengurus RT dari delapan kecamatan dan 44 kelurahan di Jakarta Pusat.
Rencana pertemuan tersebut akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu, Marlo memastikan posko-posko KWJK akan tetap menerima pengaduan masyarakat.
Dea menyebut lebih dari 290 data baru telah masuk ke posko KWJK dan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Seusai pertemuan, Gus Ipul mengapresiasi inisiatif KWJK yang mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat karena dinilai dapat membantu pemerintah memperbaiki data sekaligus menentukan program sesuai kebutuhan setiap keluarga.
“Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi,” kata Gus Ipul.
Marlo berharap kerja sama KWJK dan pemerintah terus berjalan hingga masyarakat dapat merasakan hasil dari upaya pengentasan kemiskinan.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, bekerja sama terkait pengentasan kemiskinan, sekaligus memberikan kritik yang konstruktif,” kata Marlo.
- Penulis :
- Arian Mesa
