Pantau - Sebanyak 406 keluarga di Jakarta yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 akan diproses untuk pembukaan rekening penyaluran bantuan sosial setelah Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) melakukan advokasi dan pemadanan data bersama Kementerian Sosial.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul mengatakan hasil tersebut diperoleh setelah data warga yang dihimpun melalui posko-posko KWJK diserahkan kepada Kemensos untuk dilakukan pemadanan.
"Ini merupakan hasil pemadanan data yang dihimpun dan diserahkan kepada Kementerian Sosial," kata Marlo di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
KWJK sebelumnya menghimpun sekitar 4.600 data warga, tetapi setelah pemeriksaan dan penghapusan data ganda jumlahnya menjadi sekitar 2.900 keluarga.
"Dari jumlah itu, 406 data keluarga di Jakarta yang berada pada desil 1 hingga 4 akan diproses untuk pembukaan rekening penyaluran bansos," ujar Mario.
Data Warga Lain Masih Ditelusuri
Data keluarga lainnya masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut karena ditemukan ketidaksesuaian kategori desil maupun persoalan administrasi.
"Perbaikan dan pengusulan desil penerima bansos ini terus kita lakukan sinkronisasi, sehingga semua warga miskin betul-betul bisa mendapatkan haknya dan bantuan ini harus tepat sasaran," tutur Mario.
KWJK mendorong Kemensos tidak hanya mengandalkan sistem pendataan digital, tetapi juga melakukan verifikasi langsung untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Verifikasi secara langsung di lingkungan tempat tinggal warga diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual," pungkas Mario.
"Jangan hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tapi datang dan lihat langsung penderitaan rakyat,” tegas Mario.
Sekretaris Jenderal KWJK Iswadi Gombloh mengatakan temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan administrasi dan pendataan yang perlu ditindaklanjuti.
KWJK berencana memperluas posko advokasi di berbagai wilayah Jakarta untuk menangani persoalan bansos, pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pembebasan biaya rumah sakit, hingga persoalan penggusuran dan penataan permukiman.
Kemensos Tindak Lanjuti Pemadanan Data
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa juga meminta data warga yang terindikasi terkait judi online tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan tanpa pemeriksaan dan pemutakhiran data di lapangan.
“Mereka langsung menjustifikasi seolah-olah warga pasti bersalah tanpa ada cross-check atau pemutakhiran ulang ke rumah warga. Padahal, banyak dari mereka yang menjadi korban pencurian identitas," ungkap Dea.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemadanan data tidak hanya digunakan untuk menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar mengetahui kebutuhan setiap keluarga.
Data yang telah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial dari Kemensos, kementerian dan lembaga lainnya, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya," jelas Saifullah.
Saifullah mengapresiasi langkah KWJK mengumpulkan data langsung dari masyarakat karena dapat membantu pemerintah memperbaiki data dan menentukan program yang dibutuhkan keluarga.
"Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi," ujar Gus Ipul.
KWJK sebelumnya melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada Senin (21/9/2026) untuk membahas ketidaksesuaian data dan penyaluran bansos.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
