Pantau - Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTB pada Rabu karena sedang berada di Jakarta.
Kuasa hukum Zulkieflimansyah, Hijrat Priyatno, mengatakan ketidakhadiran kliennya disebabkan adanya kegiatan di Jakarta.
"Tidak hadir karena ada kegiatan di Jakarta," ungkap Hijrat.
Menurut Hijrat, alasan ketidakhadiran Zulkieflimansyah telah disampaikan secara tertulis kepada Kejati NTB melalui surat.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan proses audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kasus dugaan korupsi anggaran penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition (LSMC) 2023.
"Pemanggilan klarifikasi dari BPK di kantor Kejati NTB," kata Hijrat.
Kuasa Hukum Tegaskan Zulkieflimansyah Kooperatif
Hijrat menegaskan ketidakhadiran Zulkieflimansyah bukan berarti mantan Gubernur NTB periode 2018–2023 itu tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan.
Menurut dia, jadwal pemanggilan bertepatan dengan kegiatan Zulkieflimansyah yang telah dijadwalkan sebelumnya.
"Karena kebetulan berbenturan dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Klien kami ini tetap kooperatif kok," ungkap Hijrat.
Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid membenarkan adanya pemanggilan Zulkieflimansyah untuk menjalani pemeriksaan oleh auditor BPK.
"Iya, betul ada panggilannya. Tapi, soal tidak hadir nanti saya konfirmasi dulu," kata Harun.
Pemeriksaan oleh BPK masih menjadi bagian dari rangkaian penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi anggaran penyelenggaraan LSMC 2023.
Zulkieflimansyah sebelumnya telah memenuhi panggilan penyidik kejaksaan pada Juli 2026 dengan didampingi tim kuasa hukumnya.
Ketika itu, Zulkieflimansyah mengakui pemeriksaan terhadap dirinya berkaitan dengan penyelenggaraan LSMC 2023.
"Pertanyaannya tidak banyak hanya berkaitan dengan kronologis (pelaksanaan)," kata Zulkieflimansyah.
Zulkieflimansyah Jelaskan Awal Dukungan Anggaran
Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa ketika LSMC 2023 berlangsung, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur NTB.
Namun, pada periode akhir masa jabatannya, Zulkieflimansyah mengaku sempat mengupayakan terselenggaranya kegiatan bertema sport tourism atau pariwisata olahraga.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat NTB.
Zulkieflimansyah menyebut dirinya menjadi inisiator yang mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan membawa proposal kegiatan bernama Motocross Grand Prix (MXGP).
Menurut Zulkieflimansyah, anggaran tersebut ketika itu tidak dapat dicairkan karena alasan tertentu dan baru cair setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
Setelah pencairan anggaran tersebut, kegiatan LSMC kemudian dilaksanakan.
"Tetapi karena hal tertentu, sehingga tidak bisa dicairkan, akhirnya cair setelah saya tidak menjadi gubernur, kemudian barulah dilaksanakan LSMC ini. Bagaimana soal teknis lomba? Kan saya tidak mengerti," kata Zulkieflimansyah.
LSMC 2023 berlangsung pada 24–26 November 2023.
Dalam perkembangan perkara, muncul kabar mengenai keuntungan Rp2,5 miliar dari kegiatan LSMC 2023 yang disebut ditampung di Bank NTB Syariah untuk membayar utang pelaksanaan MXGP 2023.
MXGP 2023 sebelumnya berlangsung pada periode akhir Juni hingga awal Juli 2023.
Zulkieflimansyah menyatakan tidak mengetahui informasi mengenai penggunaan dana Rp2,5 miliar tersebut dan mengaku sudah tidak mengikuti maupun berkomunikasi mengenai pelaksanaan LSMC 2023.
"Saya tidak ngerti itu. Coba ditanya sama orang yang memberikan informasi. Yang jelas, pelaksanaan LSMC saya sudah tidak mengikuti, tidak berkomunikasi," ungkap Zulkieflimansyah.
Zulkieflimansyah juga menegaskan anggaran kegiatan MXGP 2023 telah digunakan sesuai dengan perencanaan sehingga menurut keterangannya tidak lagi berkaitan dengan LSMC 2023.
"Kalau duitnya (anggaran pelaksanaan) sesuai dengan yang direncanakan," kata Zulkieflimansyah.
Anggaran LSMC 2023 Capai Rp24 Miliar
Dinas Pariwisata NTB menjadi penyelenggara LSMC 2023 dengan menggandeng sembilan vendor untuk melaksanakan kegiatan utama di bawah kendali Ikatan Motor Indonesia (IMI) maupun kegiatan pendukung.
Sembilan vendor tersebut menjalankan kegiatan menggunakan anggaran Kementerian Pariwisata yang ketika itu masih bernomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Total anggaran kegiatan mencapai Rp24 miliar yang disalurkan dalam bentuk Bantuan Pemerintah (Banper) bersumber dari APBN-P 2023.
Dalam realisasinya, anggaran Rp24 miliar tersebut tidak seluruhnya digunakan.
Terdapat sisa anggaran Rp2,5 miliar yang kemudian dikembalikan kepada pemerintah pusat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) setelah kegiatan selesai.
Keberadaan sisa anggaran tersebut turut diketahui Jamaludin yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Pariwisata sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan berdasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Dari realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp21,5 miliar, Inspektorat NTB menemukan persoalan senilai Rp2,6 miliar.
Temuan Inspektorat NTB tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kemenparekraf.
Temuan itu selanjutnya diduga menjadi dasar bagi Kejati NTB untuk menindaklanjuti persoalan penyelenggaraan LSMC 2023 ke tahap penyidikan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
