Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersiap membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru dengan kuota sekitar 139 ribu pada tahun depan sebagai tahap awal pemenuhan kekurangan guru di Indonesia.
Kemendikdasmen mencatat Indonesia saat ini masih kekurangan 464.856 guru yang tersebar di berbagai wilayah.
Pemerintah menargetkan kekurangan guru tersebut dapat dituntaskan secara bertahap dalam waktu tiga tahun melalui pembukaan formasi dengan pembagian kuota 30 persen pada tahap pertama, 30 persen pada tahap kedua, dan 40 persen pada tahap ketiga.
Sekitar 139 Ribu Formasi Dibuka pada Tahap Awal
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pembukaan formasi CPNS guru menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
“Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen. Jadi nanti ya dihitung saja, dari 464 ribu itu 30 persennya berapa, itu yang akan dimulai untuk CPNS guru tahun ini,” ungkap Nunuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Nunuk setelah menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Terpujilah Guru di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan porsi sekitar 30 persen dari total kebutuhan 464.856 guru, kuota CPNS guru pada tahap awal diperkirakan mencapai kurang lebih 139 ribu formasi.
Nunuk menambahkan kuota sekitar 139 ribu CPNS guru tersebut sudah mencakup kebutuhan tenaga pengajar untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Honorer dan Fresh Graduate Bisa Ikut Seleksi
Nunuk menjelaskan seleksi CPNS formasi guru terbuka bagi masyarakat umum sepanjang memenuhi persyaratan umum untuk menjadi PNS.
Kesempatan tersebut mencakup guru honorer yang memenuhi persyaratan, lulusan baru atau fresh graduate jenjang S1/D-IV, serta peserta yang telah menjadi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Calon peserta juga tidak diwajibkan telah memiliki sertifikasi PPG untuk mengikuti seleksi CPNS guru.
Meski demikian, peserta yang telah mengikuti atau lulus PPG akan mendapatkan prioritas dalam seleksi.
“Jadi tidak harus sudah mengikuti PPG, karena nanti kan kami yang meng-PPG kan, tapi yang sudah PPG tentu mendapatkan prioritas,” kata Nunuk.
Kemendikdasmen nantinya akan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan profesi bagi calon guru yang belum mengikuti PPG.
Guru Non-ASN Diberi Kesempatan Menjadi PNS atau PPPK
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diberikan kesempatan mengikuti tes untuk menjadi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Abdul Mu'ti menyampaikan kebijakan tersebut kepada wartawan setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Menurut Abdul Mu'ti, terdapat sejumlah kebijakan baru dari Presiden Prabowo yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru.
Guru non-ASN yang ingin beralih status menjadi PNS atau PPPK harus mengikuti dan lulus tes yang telah ditetapkan.
“Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Abdul Mu'ti.
Dengan demikian, guru yang tidak lulus seleksi PNS maupun PPPK tetap berstatus sebagai guru non-ASN dan dapat memperoleh gaji melalui dana BOS.
- Penulis :
- Leon Weldrick
