Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima sejumlah perwakilan organisasi buruh yang menyampaikan 11 aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja untuk diteruskan kepada kementerian, lembaga, serta DPR RI.
"Aspirasi-aspirasi yang disampaikan tentunya kami catat dan nanti akan kami komunikasikan, kita koordinasikan dengan kementerian terkait," kata Dudung di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (24/9).
Dudung mengatakan aspirasi buruh antara lain berkaitan dengan undang-undang perlindungan tenaga kerja yang berpihak kepada pekerja, kepastian kerja, serta pencegahan penyalahgunaan sistem outsourcing, kontrak, dan pemagangan.
Para perwakilan buruh juga menyampaikan aspirasi mengenai upah layak, perlindungan pekerja platform, jaminan pesangon, kebebasan berserikat, keselamatan kerja, serta penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak pekerja.
"Rekan-rekan buruh juga meminta upah yang layak, perlindungan pekerja platform, jaminan pesangon, dan kebebasan berserikat," ujar Dudung.
Buruh Soroti Honorer hingga Otomatisasi
Dudung mengatakan persoalan pekerja honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tetapi belum mendapatkan kepastian dari perusahaan turut disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Para buruh juga meminta pemberian sanksi dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja.
Aspirasi lainnya mencakup perlindungan terhadap buruh perempuan dan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, buruh meminta adanya pelatihan keterampilan untuk membantu pekerja menghadapi era otomatisasi.
Menurut Dudung, seluruh aspirasi tersebut akan diperhatikan dan diteruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
KSP Akan Koordinasi dengan DPR dan Kementerian
"KSP akan melakukan koordinasi agar aspirasi ini sampai kepada kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan yang berwenang, terutama ke DPR RI ya," katanya.
Dudung mengatakan pemerintah dan buruh memiliki tujuan untuk mewujudkan dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera.
Menurut dia, perlindungan terhadap pekerja perlu berjalan bersama dengan keberlangsungan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Dudung juga mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik serta memandang perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan sebagai hal yang wajar.
"Yang terpenting komunikasi tidak terputus dan setiap persoalan kita selesaikan melalui dialog," ujar Dudung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
