Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) menjalankan program KSP Mendekat untuk menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat secara langsung di lapangan sekaligus menangani persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjelaskan konsep tersebut dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! 2026-2031 di Jakarta, Selasa.
“Jadi bukan mendengar lagi, langsung mendekat. Mendapat laporan, langsung eksekusi ke lapangan,” ungkap Dudung.
Menurut Dudung, persoalan masyarakat tidak selalu berasal dari individu maupun satu organisasi tertentu, tetapi dapat muncul akibat hambatan koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah.
Melalui KSP Mendekat, KSP berupaya mengurai hambatan koordinasi tersebut agar persoalan masyarakat dapat segera ditangani.
“Nah, KSP dengan program KSP Mendekat hadir dan menyelesaikan kegiatan itu,” kata Dudung.
KSP Tinjau Pembangunan Irigasi Tersier
Dudung mencontohkan pelaksanaan KSP Mendekat ketika dirinya melakukan kunjungan ke Medan beberapa hari sebelum acara tersebut.
Dalam kunjungan itu, Dudung melihat keterlibatan sejumlah kementerian dalam menangani persoalan masyarakat, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Salah satu program yang ditinjau berkaitan dengan pembangunan irigasi tersier atau saluran yang mengalirkan air secara langsung menuju lahan persawahan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyalurkan anggaran kepada kelompok masyarakat pemilik sawah sehingga mereka dapat mengelola pembangunan fasilitas irigasi tersier secara langsung.
Mekanisme tersebut dimaksudkan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat bawah.
“Artinya jangkauan pemerintah kepada masyarakat ini luar biasa. Tidak serta-merta lapor saja, tetapi pemerintah langsung hadir,” ungkap Dudung.
Menurut Dudung, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pelayanan publik dan mendekatkannya dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
SP4N-LAPOR! Tangani Pengaduan Pelayanan Publik
Dudung menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan birokrasi untuk terus melakukan transformasi pelayanan publik secara digital.
Transformasi tersebut diarahkan agar pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah diakses, cepat, pasti, serta terhubung antaraplikasi.
“Pemerintah harus semakin mendengar dan dekat dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Dudung.
KSP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Ombudsman RI menandatangani MoU Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! periode 2026-2031.
SP4N-LAPOR! merupakan kanal pengaduan pelayanan publik tingkat nasional sekaligus salah satu aplikasi umum dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat menyampaikan persoalan pelayanan publik mulai dari jalan rusak, Program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, sekolah, hingga puskesmas.
Masyarakat juga dapat menggunakan kanal tersebut untuk melaporkan pungutan liar hingga dugaan korupsi.
- Penulis :
- Shila Glorya
