Pantau - Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas transformasi Polri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Enam agenda yang disampaikan Suyudi mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Suyudi Dorong Organisasi Polri Lebih Ramping
Suyudi menjelaskan agenda pertama adalah penguatan kelembagaan dengan membentuk postur Mabes Polri yang strategis dan ramping, Polda yang profesional dan suportif, Polres yang kuat sebagai satuan operasional dasar, serta Polsek yang tangguh dan dekat dengan masyarakat.
"Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Agenda kedua adalah pembinaan SDM dan rekrutmen dengan membenahi seluruh siklus pengelolaan personel, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, hingga purna tugas.
Menurut Suyudi, meritokrasi dan rekam integritas harus menjadi dasar penugasan dengan tidak memberikan ruang bagi praktik titipan, transaksi, dan sponsorship.
"Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten," katanya.
Agenda ketiga menyasar penguatan pelayanan publik dengan menggeser orientasi layanan dari sekadar memenuhi prosedur menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mudah, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.
Suyudi juga menyatakan digitalisasi pelayanan harus digunakan untuk menutup ruang pungutan liar dan struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat.
Penegakan Hukum hingga Anggaran Jadi Prioritas
Agenda keempat yang dipaparkan Suyudi adalah penguatan penegakan hukum dengan mengarahkan ukuran keberhasilan dari jumlah perkara menuju kualitas penanganan yang tepat, sah, berbasis bukti, memberikan kepastian, dan berorientasi pada keadilan.
Agenda kelima adalah penguatan pengawasan dengan mengubah pola pengawasan yang bersifat reaktif menjadi berbasis risiko serta memastikan setiap pengaduan memiliki jejak penanggung jawab.
"Perlindungan pelapor dan hasil, temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan berulang," katanya.
Agenda keenam adalah penguatan akuntabilitas anggaran dengan mengukur keberhasilan tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan, tetapi juga hasil yang dirasakan masyarakat.
"Perencanaan bottom-up berbasis kebutuhan riil, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan," kata dia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
