Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Papua Barat Daya guna memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN Rahman Rajab mengatakan 15 SPPG di Papua Barat Daya merupakan bagian dari 480 SPPG 3T yang diluncurkan secara serentak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di Indonesia bagian timur.
"Ini merupakan pembukaan SPPG pertama di era kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional sebanyak 480 yang sudah diverifikasi dan hari ini diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia," kata Rahman saat peresmian SPPG 3T di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Sebanyak 15 SPPG 3T yang masuk dalam daftar di Papua Barat Daya tersebar di Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan Tambrauw.
Salah satu SPPG yang diluncurkan berada di Maibo, Kabupaten Sorong, dengan target penerima manfaat sebanyak 107 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 orang merupakan peserta didik, sedangkan penerima lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
SPPG Maibo Melayani 107 Penerima Manfaat
Rahman menjelaskan jumlah penerima manfaat pada setiap SPPG berbeda karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat, sekolah, dan peserta didik di masing-masing wilayah.
SPPG Maibo menjadi salah satu SPPG dengan jumlah penerima manfaat paling sedikit karena jumlah penduduk di wilayah tersebut sangat terbatas.
"Memang di SPPG Maibo ini yang paling sedikit, ada 107. Karena penduduknya sangat terbatas, sekolah cuma satu, ada PAUD satu, dan siswanya juga sedikit," kata Rahman.
Rahman menegaskan sedikitnya jumlah penerima manfaat tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah 3T.
"Kehadiran kita itu bagaimana negara hadir memberikan makan bergizi kepada setiap anak bangsa. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi memang membutuhkan, di situlah negara hadir melalui Badan Gizi Nasional," ungkap Rahman.
Menurut Rahman, SPPG yang belum beroperasi masih harus menjalani tahapan sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan BGN.
Setelah persyaratan terpenuhi, tim terkait akan melakukan verifikasi dan validasi sebelum SPPG dinyatakan siap beroperasi.
Sebanyak 84.180 Orang Tercatat sebagai Penerima MBG
Wakil Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Satgas MBG Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan program MBG dan pembukaan SPPG 3T di wilayahnya.
" Saat ini untuk Papua Barat Daya kami laporkan kepada Bapak Kepala BGN bahwa ada 31 SPPG aglomerasi yang operasional. Kemudian untuk SPPG 3T ada 14," kata Ahmad.
Sebanyak 31 SPPG dengan skema aglomerasi dan 14 SPPG 3T telah beroperasi di Papua Barat Daya.
Total penerima manfaat program MBG di Papua Barat Daya tercatat sebanyak 84.180 orang yang terdiri atas 67.276 peserta didik tingkat TK hingga SMA, 11.509 penerima dari kelompok 3B, serta 5.395 guru dan tenaga pendidik.
"Selain itu, terdapat 1.309 tenaga kerja atau relawan yang bertugas di SPPG," kata Ahmad.
Ahmad berharap BGN memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan SPPG 3T agar pelayanan MBG dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan kampung-kampung.
Menurut Ahmad, Kota Sorong telah mendapatkan pelayanan secara penuh melalui skema aglomerasi, sedangkan wilayah lainnya di Papua Barat Daya lebih banyak masuk dalam kategori 3T.
"Namun hingga saat ini baru 14 yang operasional. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional," kata Ahmad.
Ahmad menyebut Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw menjadi dua wilayah yang SPPG-nya belum beroperasi sehingga pemerintah daerah mengharapkan percepatan pelayanan.
Percepatan operasional tersebut diharapkan membuat manfaat program MBG semakin merata, terutama bagi anak-anak asli Papua yang tinggal di wilayah pelosok.
- Penulis :
- Leon Weldrick
