Pantau - Pemerintah Kota Surabaya mencatat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK), dengan proses pemutakhiran dan verifikasi data terus diperkuat untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan ketidaksesuaian data dapat memengaruhi pemeringkatan desil hingga penentuan kelayakan warga sebagai penerima bantuan.
"Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Namun, mereka mempunyai mobil," ujar Eddy di Surabaya, Sabtu (3/10/2026).
Pemkot kemudian melakukan pengecekan terhadap data kepemilikan kendaraan warga tersebut untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Kepemilikan Alphard Ternyata Terkait Pekerjaan
Eddy mengatakan pengecekan melalui Samsat menunjukkan warga tersebut tercatat memiliki mobil Alphard, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai membutuhkan bantuan.
"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia merupakan pengemudi, STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," kata Eddy.
Menurut Eddy, kondisi tersebut menunjukkan data administrasi yang tidak sesuai keadaan sebenarnya dapat memengaruhi pemeringkatan desil dalam penentuan penerima bantuan.
"Karena itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid," ujarnya.
Eddy menegaskan ketertiban administrasi diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin objektif dan terintegrasi.
"Karena sekali lagi ketika Perlinsos digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," katanya.
Dinsos Bantu Lansia Ajukan Sanggah
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan persoalan ketepatan data juga ditemukan ketika pemerintah memeriksa warga yang mengajukan layanan perlindungan sosial.
Antiek mencontohkan seorang warga lanjut usia yang berdasarkan data dinyatakan tidak layak menerima bantuan karena masuk dalam kelompok desil 6-10.
Pengecekan langsung di lapangan kemudian dilakukan untuk memastikan kondisi warga tersebut sebelum Dinsos membantu proses pengajuan sanggah.
"Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, Dinsos membantu warga tersebut mengajukan sanggah. Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital," kata Antiek.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
