Pantau - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK) dengan pemutakhiran dan verifikasi data terus diperkuat untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan verifikasi diperlukan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebenarnya.
Ketidaksesuaian data dinilai dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil hingga penentuan kelayakan warga sebagai penerima bantuan sosial.
"Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Namun, mereka mempunyai mobil," ujar Eddy.
Data Mobil Alphard Pengemudi Jadi Temuan Pemkot
Pemkot Surabaya menemukan seorang warga yang berdasarkan kondisi rumah dan sosial ekonominya dinilai membutuhkan bantuan, tetapi dalam data kepemilikan kendaraan tercatat mempunyai mobil.
Pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui Samsat dan menemukan kendaraan yang tercatat atas nama warga tersebut merupakan mobil Alphard.
Warga bersangkutan menjelaskan dirinya bekerja sebagai pengemudi, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil milik pihak lain tersebut dicatat atas namanya.
"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia merupakan pengemudi, STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," kata Eddy.
Kondisi tersebut membuat data administrasi menunjukkan seolah-olah warga yang bekerja sebagai pengemudi itu merupakan pemilik kendaraan.
Eddy menilai ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil penerima bantuan sosial.
"Karena itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid," ujarnya.
Eddy menekankan ketertiban administrasi menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran.
"Karena sekali lagi ketika Perlinsos digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," katanya.
Dinsos Bantu Lansia Ajukan Sanggah Data
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan persoalan ketepatan data juga ditemukan ketika pihaknya mengecek warga yang mengajukan layanan perlindungan sosial.
Antiek mencontohkan seorang warga lanjut usia yang berdasarkan data masuk kelompok desil 6-10 sehingga tercatat tidak layak mendapatkan bantuan.
Dinsos kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi warga tersebut di lapangan dan membantu mengajukan sanggah terhadap data penentu kelayakan penerima bantuan.
Pendampingan dilakukan karena warga lanjut usia tersebut tidak memiliki infrastruktur digital untuk mengajukan sanggah secara mandiri.
"Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, Dinsos membantu warga tersebut mengajukan sanggah. Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital," kata Antiek.
Pemkot Surabaya menempatkan pemutakhiran data, verifikasi kondisi warga di lapangan, integrasi data, dan ketertiban administrasi sebagai bagian penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran program Perlinsos digital.
- Penulis :
- Arian Mesa
