Pantau - Komisi X DPR RI mendorong evaluasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak hanya berfokus pada jumlah mahasiswa yang diterima, tetapi juga memastikan pemerataan akses pendidikan tinggi dan keterjangkauan biaya kuliah bagi masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan hal tersebut setelah menerima masukan dan aspirasi dari pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Timur dalam kunjungan kerja spesifik di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/2026).
Komisi X menilai pelaksanaan SPMB di Jawa Timur secara umum berjalan relatif baik, meski sejumlah persoalan terkait akses, biaya pendidikan, serta sinergi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih perlu mendapat perhatian.
Evaluasi SPMB Tak Cukup Ukur Jumlah Mahasiswa
Agung mengatakan penerimaan mahasiswa baru harus dilihat dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar jumlah calon mahasiswa yang berhasil masuk perguruan tinggi.
“Dari pantauan kami, setelah mendengar masukan, monitoring, dan evaluasi para pemangku kebijakan di perguruan tinggi, relatif bagus. Namun demikian, kami punya prinsip dari Komisi X bahwa SPMB ini bukan hanya persoalan berapa banyak mahasiswa yang diterima. Lebih besar daripada itu, kami berharap di balik seleksi penerimaan mahasiswa baru ini ada persoalan-persoalan yang urgent,” ujar Agung.
Menurut Agung, pemerataan hak memperoleh pendidikan tinggi dan keterjangkauan biaya kuliah menjadi persoalan yang harus diperhatikan dalam evaluasi SPMB.
Ia mendorong penguatan kerja sama antara PTN dan PTS untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi.
“Bahwa mereka juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan dari sisi biaya, itu pun juga harus bisa terjangkau oleh mereka. Kami berharap juga ada kerja sama, kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,” katanya.
Kebijakan Pendidikan Tinggi Harus Dievaluasi Berkala
Agung menegaskan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dan diterapkan perlu melalui proses pemantauan serta evaluasi secara berkala.
Evaluasi diperlukan agar kebijakan pendidikan tinggi dapat terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Sudah barang tentu setiap kebijakan setelah dirumuskan, kemudian diimplementasikan, kita ada tahapan proses monitoring dan evaluasi. Sehingga setiap saat, setiap tahun kita akan melakukan langkah-langkah evaluasi itu dengan duduk bersama satu meja dengan satu tujuan, seluruh anak Indonesia punya hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang layak,” pungkas Agung.
Komisi X DPR RI berharap evaluasi rutin dapat memastikan sistem penerimaan mahasiswa baru berjalan sejalan dengan upaya memberikan pendidikan tinggi yang layak, terjangkau, dan dapat diakses seluruh anak Indonesia.
- Penulis :
- Gerry Eka
