Pantau - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan ikut membangun infrastruktur penyekatan kanal dan titik pengambilan air untuk memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Permintaan tersebut disampaikan karena karhutla di Sumatera Selatan terjadi berulang setiap tahun sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang lebih kuat dengan melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Diaz menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla Sumatera Selatan di Palembang, Rabu.
"Kita meminta bantuan perusahaan-perusahaan untuk membuat infrastruktur, untuk mengatasi, memitigasi, agar wilayah-wilayah karhutla tidak terus terbakar," kata Diaz.
Sekat Kanal dan Titik Pengambilan Air Dibutuhkan
Salah satu infrastruktur yang dinilai diperlukan untuk mitigasi karhutla adalah canal blocking atau penyekatan kanal.
Pemerintah juga membutuhkan pembangunan water intake atau titik pengambilan air di kawasan yang rawan mengalami karhutla.
Pembangunan kedua infrastruktur tersebut diperlukan untuk membantu menjaga ketersediaan air sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika muncul titik api.
Pemerintah masih melakukan pemetaan untuk menentukan daerah yang membutuhkan penyekatan kanal dan lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengambilan air.
"Daerah-daerah mana yang diperlukan untuk penyekatan, kemudian water intake bisa dilakukan di mana. Kita membutuhkan kontribusinya, mohon bantuan untuk kita bisa atasi semua ini," ujar Diaz.
Diaz mengatakan kondisi lahan gambut di Sumatera Selatan saat ini cukup kering sehingga langkah mitigasi diperlukan untuk mencegah kebakaran maupun meluasnya area terdampak.
Pembangunan infrastruktur tersebut menghadapi tantangan karena penyekatan kanal berpotensi memengaruhi aliran yang selama ini digunakan masyarakat sebagai jalur pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.
"Ketika perusahaan sudah komitmen membantu, ternyata di level bawah banyak penolakan dari masyarakat karena tak bisa membawa hasil produksi pertanian dan perkebunannya," ungkap Diaz.
Pemerintah Daerah Diminta Libatkan Masyarakat
Diaz meminta pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan kota, serta pihak terkait lainnya bekerja sama mengomunikasikan pembangunan infrastruktur mitigasi karhutla kepada masyarakat.
"Di sini perlu kolaborasi antara pemerintah desa, DLH kabupaten/kota, dan lainnya, untuk mengomunikasikan kepada masyarakat," kata Diaz.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah provinsi akan mengoordinasikan pembangunan infrastruktur tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membutuhkan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mitigasi karhutla.
"Kita juga membutuhkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), termasuk perusahaan yang tidak mau membangun sekat bisa saya sampaikan ke Pak Wamen," kata Herman Deru.
Menurut Herman Deru, luas lahan gambut di Sumatera Selatan mencapai sekitar 1,26 juta hektare.
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah dengan lahan gambut terluas di Sumatera Selatan dengan luas sekitar 600 ribu hektare.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan penanganan karhutla melalui satuan tugas darat maupun udara.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah telah menyiapkan regulasi melalui peraturan desa dengan mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan lahan.
"Penanganan karhutla di Sumsel terus kami lakukan lewat satgas darat dan udara. Aksi dan regulasi sudah kita siapkan dengan peraturan desa melalui reward dan punishment dalam pengelolaan lahan desa di wilayah masing-masing," ujar Herman Deru.
- Penulis :
- Shila Glorya
