Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mengkaji moratorium industri pengolahan produk setengah jadi untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah industri nasional, serta memperluas keterlibatan pengusaha daerah dalam kegiatan ekonomi.
Bahlil mengatakan pemerintah juga akan menyinkronkan program lintas kementerian agar pembangunan industri tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi.
Menurutnya, penguatan sektor produksi menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
"Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Bahlil menilai Indonesia perlu memperkuat struktur industri agar hasil pengolahan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Bahlil Soroti Nikel Indonesia yang Masih Diekspor sebagai Produk Setengah Jadi
Bahlil menjadikan industri nikel sebagai contoh pengembangan hilirisasi yang masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, kebijakan penghentian ekspor bijih nikel dan kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter telah mendorong peningkatan nilai ekspor secara signifikan.
Namun, sebagian besar produk hasil pengolahan nikel di dalam negeri masih berupa barang setengah jadi yang kemudian dikirim ke luar negeri.
Produk tersebut selanjutnya diolah menjadi barang jadi sebelum kembali masuk ke pasar Indonesia.
Bahlil menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa rantai hilirisasi industri nasional belum sepenuhnya terbentuk.
Karena itu, pemerintah mengkaji kebijakan moratorium industri setengah jadi sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan industri hingga menghasilkan produk akhir.
Berdasarkan data yang disampaikan Bahlil, nilai ekspor nikel Indonesia mengalami peningkatan setelah kebijakan hilirisasi diterapkan.
Berikut perkembangan nilai ekspor nikel Indonesia.
- 2017–2018: Sekitar 3,3 miliar dolar AS.
- 2023: Mencapai 34 miliar dolar AS.
- 2026: Diperkirakan mencapai 38–40 miliar dolar AS.
Meski nilai ekspor meningkat, Bahlil menilai capaian tersebut belum cukup karena sebagian besar hasil pengolahan belum mencapai tahap industri hilir.
Pemerintah Sinkronkan Hilirisasi 28 Komoditas di Empat Sektor
Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan menyelaraskan program sejumlah kementerian untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan.
Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kementerian terkait lainnya.
Penyelarasan program akan mengacu pada peta jalan hilirisasi 28 komoditas yang mencakup empat kelompok sektor.
Keempat kelompok sektor tersebut meliputi:
- Mineral.
- Batu bara dan gas bumi.
- Perikanan.
- Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Pemerintah juga berupaya mendorong pembangunan industri di wilayah yang berdekatan dengan sumber bahan baku.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan kawasan industri tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan, dan kepentingan generasi mendatang.
"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," ujarnya.
Pemerintah Siapkan Tiga Langkah Tingkatkan Produksi Minyak Nasional
Selain membahas hilirisasi industri, Bahlil juga menyoroti kondisi produksi dan konsumsi minyak nasional yang masih mengalami kesenjangan.
Menurutnya, produksi siap jual atau lifting minyak Indonesia saat ini berada pada kisaran 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari.
Sementara itu, kebutuhan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri.
Tiga langkah yang ditempuh pemerintah meliputi:
Melakukan intervensi teknologi pada sumur minyak tua untuk meningkatkan produksi.
Mengembangkan kerja sama pengelolaan sumur minyak yang belum berproduksi atau idle.
Mempercepat proyek migas yang rencana pengembangannya atau Plan of Development (POD) telah disetujui.
Salah satu proyek yang disebut Bahlil adalah Blok Masela yang telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.
Pemerintah berharap percepatan proyek dan optimalisasi sumur minyak dapat membantu meningkatkan pasokan energi domestik.
Bahlil Dorong Program B50 dan Etanol E20 untuk Tekan Impor BBM
Bahlil juga menjelaskan langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan bahan bakar nabati.
Menurutnya, penerapan program biodiesel B50 diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Selain itu, pemerintah merencanakan penerapan kewajiban pencampuran etanol sebesar 20 persen atau E20 pada periode 2027–2028.
Kebijakan E20 ditujukan untuk menekan impor bensin melalui peningkatan pemanfaatan bahan bakar berbasis etanol.
Sementara itu, untuk sektor batu bara, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pengaturan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya energi nasional.
Pengusaha Daerah dan UMKM Diminta Ikut Nikmati Hasil Hilirisasi
Bahlil menegaskan bahwa pengembangan industri hilir tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan berskala besar.
Menurutnya, pengusaha lokal, pelaku usaha kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam daerah.
"Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," katanya.
Ia menilai keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi bagian penting dari pelaksanaan hilirisasi yang berkeadilan.
Pembangunan industri yang berdekatan dengan sumber bahan baku juga diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat industri yang telah berkembang.
Bahlil Tegaskan Indonesia Harus Jaga Posisi Tawar dalam Ekspor Listrik
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil turut menanggapi permintaan ekspor listrik dari sejumlah negara.
Ia mengingatkan bahwa kerja sama ekspor listrik tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki kepentingan geopolitik.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga posisi tawar Indonesia dalam menentukan persyaratan perdagangan energi dengan negara lain.
"Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan," ujarnya menambahkan.
Bahlil juga memastikan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tidak menambah beban keuangan negara.
Menurutnya, seluruh kebutuhan anggaran kementerian koordinator tersebut menggunakan anggaran Kementerian ESDM dengan satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan satu gaji menteri.
Pemerintah akan melanjutkan penyelarasan kebijakan lintas kementerian serta kajian moratorium industri setengah jadi sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
