Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026), sekaligus mengikuti rangkaian agenda pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk masa jabatan 2026–2029.
Kehadiran Puan dalam forum parlemen dunia tersebut mendapat sambutan hangat dari sejumlah delegasi negara sahabat yang mengapresiasi pandangannya mengenai demokrasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial.
Sidang berlangsung di Arusha International Conference Centre dengan agenda utama pembahasan tata kelola pemerintahan serta pemilihan pimpinan baru organisasi parlemen internasional tersebut.
Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Puan Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adil
Dalam sesi debat umum atau general debate, Puan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial.
Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat melalui inklusivitas, kepercayaan, serta kesempatan bagi semua pihak.
“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha,” kata Puan saat membuka pidatonya.
Puan menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan prosedur administrasi.
“Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil,” tutur Puan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang adil harus mampu menghubungkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
“Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka,” lanjutnya.
Puan Ingatkan Bahaya Ketimpangan Ekonomi terhadap Demokrasi
Puan menilai pemerintahan yang efisien, transparan, tertib, dan efektif tetap diperlukan, tetapi seluruh prinsip tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan.
“Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan,” terang Puan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau kemajuan kelembagaan.
“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sambungnya.
Menurut Puan, tata kelola pemerintahan yang adil harus memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas kekuasaan, dan mencegah pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan politik dalam sistem demokrasi.
“Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi,” ungkap Puan.
“Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum,” lanjutnya.
DPR Dinilai Berperan Penting Menjaga Kedaulatan Rakyat
Puan menegaskan bahwa parlemen memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara.
Menurutnya, parlemen bertanggung jawab menerjemahkan kepentingan rakyat melalui pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi setelah pelaksanaan pemilihan umum.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.
Puan Temui Tiga Kandidat Presiden IPU Periode 2026–2029
Selain mengikuti persidangan, Puan menghadiri rangkaian agenda menjelang pemilihan Presiden IPU ke-32 yang dijadwalkan berlangsung Jumat (9/10/2026).
Pemilihan tersebut akan menentukan pengganti Presiden IPU ke-31, Tulia Ackson dari Tanzania, untuk masa jabatan tiga tahun.
Tiga kandidat yang mengikuti pemilihan Presiden IPU adalah:
- Sahiba Gafarova, Ketua Parlemen Azerbaijan.
- Milton Dick, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia.
- Rojo Edwards Silva, Senator Parlemen Chile.
Puan melakukan pertemuan dengan ketiga kandidat di sela-sela Sidang Umum IPU untuk mendengarkan pandangan dan visi masing-masing calon.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan IPU menjadi salah satu agenda penting kehadiran Ketua DPR RI di Tanzania.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Irine.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” imbuhnya.
Puan juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara anggota IPU, termasuk Thailand dan Georgia.
Delegasi Iran dan Negara Sahabat Apresiasi Pidato Puan
Irine menyampaikan bahwa kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapatkan respons positif dari sejumlah delegasi parlemen negara lain.
Menurutnya, beberapa delegasi secara langsung menyampaikan apresiasi setelah Puan menyampaikan pidato mengenai keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.
Ia juga menyebut sejumlah delegasi menghampiri Puan ketika hendak meninggalkan ruang persidangan untuk menghadiri pertemuan bilateral.
“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan pidato beliau,” tambahnya.
Pemungutan suara pemilihan Presiden IPU ke-32 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10/2026), dengan kandidat terpilih akan memimpin organisasi parlemen dunia tersebut hingga 2029.
- Penulis :
- Aditya Yohan
