Pantau - Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan 1.200 ton pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah alokasi yang terealisasi baru mencapai 800 ton dari total kebutuhan 2.000 ton yang diusulkan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa petani di Kepulauan Riau tetap membutuhkan dukungan pupuk bersubsidi meskipun wilayah tersebut bukan merupakan sentra produksi pertanian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurdin saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (9/10/2026).
“Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan atau tahun harus tetap terpenuhi,” ujar Nurdin.
Alokasi Pupuk Bersubsidi Kepri Baru Terpenuhi 40 Persen
Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusulkan untuk petani Kepulauan Riau mencapai 2.000 ton.
Namun, alokasi yang terealisasi baru sebanyak 800 ton atau sekitar 40 persen dari total kebutuhan yang diajukan.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 1.200 ton pupuk bersubsidi yang perlu dipenuhi untuk mendukung kegiatan pertanian di wilayah tersebut.
Nurdin menilai kekurangan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat produktivitas petani.
Menurutnya, keterbatasan sektor pertanian di daerah kepulauan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan pupuk bersubsidi.
DPR Minta Gubernur Kepri Surati PT Pupuk Indonesia
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Nurdin meminta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad segera mengirimkan surat resmi kepada PT Pupuk Indonesia.
Surat tersebut diminta ditembuskan kepada Komisi VI DPR RI agar dapat menjadi dasar pengawalan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi.
Nurdin menyatakan bahwa PT Pupuk Indonesia memiliki kemampuan untuk menambah produksi guna memenuhi kekurangan pasokan pupuk di Kepulauan Riau.
“Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menekankan bahwa ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian.
Komisi VI DPR RI juga akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan petani memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
“Salah satu tugas kami (Komisi VI) adalah memastikan petani mendapatkan dukungan penuh, khususnya distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Kepri Masih Bergantung pada Pasokan Pangan dari Daerah Lain
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengakui bahwa produksi pertanian lokal masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Kepulauan Riau bergantung pada pasokan sejumlah komoditas pertanian dari daerah lain.
Salah satu komoditas yang masih didatangkan dari luar daerah adalah cabai, termasuk dari Aceh dan Medan.
Ketergantungan terhadap pasokan antardaerah dinilai dapat menimbulkan risiko gangguan distribusi apabila wilayah pemasok mengalami bencana alam.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan produksi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan.
Ansar menegaskan bahwa dukungan pupuk bersubsidi diperlukan agar petani terdorong meningkatkan kegiatan penanaman dan hasil produksi.
“Kepri ini minus hasil pertanian, jadi kalau kita ingin genjot petani menanam sesuatu, maka pupuk subsidi harus terpenuhi,” kata Ansar.
Pemprov Kepri Siapkan Surat Permohonan Tambahan Pupuk
Ansar menyambut dukungan Komisi VI DPR RI dalam mengawal kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di wilayahnya.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengirimkan surat kepada PT Pupuk Indonesia.
Surat permohonan itu akan ditembuskan kepada Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari koordinasi pemenuhan kebutuhan pupuk.
“Terima kasih kepada DPR. Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan menyurati PT Pupuk Indonesia melalui tembusan Komisi VI, dengan harapan usulan pupuk subsidi di Kepri terpenuhi,” pungkas Ansar.
Pemenuhan kekurangan pupuk bersubsidi tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan Kepulauan Riau terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
