Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan data penerima bantuan sosial (bansos) saat ini semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring upaya pemerintah memperkuat pendataan melalui sistem digital untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Dialog Penguatan dan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026) malam.
"Apakah sekarang sudah akurat? Belum, masih butuh proses. Masih perlu waktu. Tetapi, dibanding dengan 2 tahun yang lalu, dengan 1 tahun yang lalu, data kita sekarang lebih aman," katanya.
Menurut Gus Ipul, perbaikan data menjadi salah satu prioritas Kementerian Sosial (Kemensos) karena menentukan ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kalau datanya akurat pasti kita akan menyalurkan kepada orang yang tepat atau keluarga yang tepat. Tapi kalau datanya salah maka tentu kita akan menyalurkan kepada orang yang salah," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Kemensos terus melakukan konsolidasi data sejak 2025 melalui berbagai mekanisme, termasuk pengembangan program digitalisasi bantuan sosial.
Kemensos Siapkan Sistem Digital untuk Verifikasi Penerima Bansos
Gus Ipul mengatakan digitalisasi bansos menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbarui data penerima sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial.
"Di mana dengan digitalisasi bansos ini kita harapkan bisa meregistrasi ulang, mendaftar ulang seluruh penerima bansos," kata Gus Ipul.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran ulang maupun mengajukan permohonan perlindungan sosial dengan memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah.
Data pendaftar nantinya akan diperiksa melalui sistem yang terhubung dengan sejumlah basis data pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
"Yang menjawab nanti adalah sistem, di mana sistem ini sudah terhubung dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya data kepemilikan tanah, data kepemilikan kendaraan bermotor," katanya.
Selain informasi kepemilikan tanah dan kendaraan, sistem tersebut juga memanfaatkan data pelanggan listrik serta data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi berbagai sumber data itu diharapkan membantu pemerintah melakukan verifikasi secara lebih akurat sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan.
"Nanti sistem yang akan menjawab, apakah seseorang memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bansos atau tidak? Nah ini adalah hal yang baru dan memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat," katanya.
Pendaftaran Bansos Dibuka Melalui Dua Jalur, Warga Bisa Dibantu Relawan
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial, Kemensos menyediakan dua jalur pendaftaran, yakni melalui struktur pemerintahan dan partisipasi masyarakat.
Jalur pemerintahan melibatkan pengurus RT, RW, serta tingkatan pemerintahan berikutnya hingga pusat, sedangkan jalur partisipasi memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pendataan.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 60 persen.
"Kita sudah melakukan uji coba di Banyuwangi. Ada 60 persen masyarakat Banyuwangi melakukan daftar ulang dan juga mengajukan bansos. Itu yang daftar secara mandiri 10 persen, sisanya dibantu oleh agen-agen bansos (perlinsos)," katanya.
Menurut dia, keberadaan agen perlindungan sosial atau relawan masih diperlukan karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan maupun perangkat untuk mengakses layanan digital secara mandiri.
"Karena tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Atau yang kedua, dia memiliki smartphone mungkin enggak ngerti cara. Atau yang ketiga, dia punya smartphone dan ngerti caranya tetapi tidak percaya diri untuk mendaftar," katanya.
Relawan tersebut bertugas membantu masyarakat, khususnya warga di lingkungan sekitar, dalam memasukkan data dan mengakses sistem pendaftaran bantuan sosial.
Kemensos berharap keterlibatan relawan dapat mempermudah masyarakat yang mengalami kendala penggunaan teknologi sehingga tetap memperoleh kesempatan mengajukan perlindungan sosial.
Uji Coba Digitalisasi Bansos Diperluas, Layanan Sudah Bisa Diakses Nasional
Setelah pelaksanaan uji coba di Banyuwangi, Kemensos mulai memperluas penerapan sistem digitalisasi bansos ke sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Semarang.
Perluasan tersebut dilakukan untuk menguji kesiapan sistem sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembaruan data penerima bantuan.
"Sudah kita uji cobakan di Banyuwangi, sekarang kita uji cobakan di beberapa kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang dan terus diperluas, sementara perlinsos.kemensos.go.id sudah bisa diakses secara nasional," katanya.
Masyarakat yang ingin mengakses layanan perlindungan sosial digital dapat mengunjungi laman resmi perlinsos.kemensos.go.id untuk memperoleh akses ke sistem yang telah disediakan pemerintah.
Gus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat agar proses verifikasi serta penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat.
Melalui integrasi data pemerintah, pendaftaran ulang secara digital, dan pendampingan relawan, Kemensos terus berupaya memperbaiki akurasi data penerima bansos sekaligus mengurangi risiko bantuan salah sasaran.
- Penulis :
- Gerry Eka
