Pantau - Sebanyak 226 dari 235 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sembilan dapur lainnya masih menjalani proses pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Kepala Regional SPPG Kepulauan Riau, Anindita Ayu, menyatakan capaian tersebut telah mencapai sekitar 96 persen dari seluruh dapur operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
"Untuk SLHS, saat ini sudah 226 dapur yang memiliki sertifikat di seluruh Kepri," kata Anindita saat dihubungi di Batam, Minggu (11/10/2026).
Anindita menegaskan dapur yang belum memiliki SLHS berisiko mengalami penghentian operasional sementara hingga persyaratan sertifikasi terpenuhi.
Sebanyak 226 Dapur MBG Tersertifikasi di Tujuh Kabupaten dan Kota
Berdasarkan data SPPG Kepulauan Riau, sebanyak 226 dapur yang telah memiliki SLHS tersebar di tujuh kabupaten dan kota.
Kota Batam mencatat jumlah terbanyak dengan 133 dapur yang telah mengantongi sertifikat.
Kabupaten Karimun menyusul dengan 30 dapur, sedangkan Kota Tanjungpinang memiliki 23 dapur bersertifikat.
Sementara itu, Kabupaten Bintan mencatat 18 dapur dan Kabupaten Natuna sebanyak 12 dapur.
Kabupaten Lingga memiliki tujuh dapur bersertifikat, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat tiga dapur.
"Angkanya sudah di 96 persen dari dapur yang operasional yang sudah melengkapi SLHS. Masih terdapat sembilan dapur yang berproses," kata Anindita.
SLHS menjadi salah satu persyaratan penting bagi dapur SPPG untuk memastikan aspek kebersihan dan sanitasi dalam penyelenggaraan program MBG.
Sembilan Dapur MBG Masih Mengurus Sertifikat SLHS
Anindita mengatakan pihaknya saat ini memprioritaskan penyelesaian sertifikasi SLHS bagi seluruh dapur MBG yang telah beroperasi.
Dari total 235 dapur, masih terdapat sembilan unit yang belum menyelesaikan proses sertifikasi tersebut.
Pengelola dapur yang belum memenuhi persyaratan diminta segera menuntaskan pengurusan SLHS.
Anindita menyebut dapur yang belum memiliki sertifikat akan dikenai penghentian operasional sementara.
"Untuk angka rekap terbaru belum diperbarui karena kami memang sedang fokus untuk SLHS. Dapur yang belum punya SLHS akan di-suspend," katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh dapur operasional memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Puluhan Dapur MBG Mulai Lengkapi Sertifikat Halal dan Juru Masak
Selain SLHS, sejumlah pengelola SPPG di Kepulauan Riau mulai melengkapi sertifikasi pendukung untuk operasional dapur MBG.
Sertifikasi tersebut mencakup sertifikat halal serta sertifikasi kompetensi juru masak.
Berdasarkan rekapitulasi bulan sebelumnya, sebanyak 55 dapur telah memiliki sertifikat halal.
Sementara itu, 35 dapur tercatat telah mengantongi sertifikasi juru masak.
"Untuk sertifikat halal dan sertifikasi chef, pengurusannya dilakukan masing-masing yayasan. Sudah ada beberapa yang melengkapi, berdasarkan data bulan lalu," ujar Anindita.
Ia menjelaskan pengurusan kedua sertifikasi tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing yayasan pengelola dapur.
Namun, data terbaru mengenai jumlah dapur yang telah memperoleh sertifikat halal dan sertifikasi juru masak belum tersedia.
SPPG Kepri Prioritaskan Pemenuhan Standar Sanitasi Dapur MBG
SPPG Kepulauan Riau masih memusatkan perhatian pada penyelesaian sertifikasi SLHS sebelum memperbarui rekapitulasi sertifikasi pendukung lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi telah memenuhi persyaratan sanitasi.
Dengan 226 dapur bersertifikat, Kepulauan Riau masih membutuhkan penyelesaian sertifikasi pada sembilan dapur untuk mencapai cakupan penuh.
Anindita menegaskan bahwa dapur yang belum memiliki SLHS akan menghadapi penangguhan operasional.
Hingga Minggu (11/10/2026), proses sertifikasi sembilan dapur tersebut masih berlangsung.
- Penulis :
- Gerry Eka
