Pantau - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang mengalami kemunduran garis pantai sekitar 1,9 meter per tahun.
Megawati meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menangani abrasi secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat meninjau langsung kondisi pesisir Pantai Kuta bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Minggu (11/10/2026).
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Megawati sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi Bali.
Megawati Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim terhadap Wilayah Pesisir
Megawati mengatakan persoalan perubahan iklim telah menjadi pembahasan selama bertahun-tahun dan membutuhkan langkah penanganan yang berkelanjutan.
Menurutnya, generasi penerus harus mampu mencari solusi terbaik untuk menghadapi dampak perubahan iklim, terutama bagi wilayah pesisir Indonesia.
Ia menekankan bahwa pendekatan penanganan abrasi di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara yang memiliki karakteristik geografis berupa daratan luas.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujarnya pula.
Megawati juga meminta seluruh pemangku kepentingan menghindari ego sektoral dalam merumuskan kebijakan perlindungan kawasan pantai.
Ia mendorong kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan yang tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Megawati turut mendorong penerapan filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam dalam upaya pelestarian lingkungan.
Abrasi Pantai Kuta Capai 1,9 Meter per Tahun
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali, garis pantai di kawasan Kuta diperkirakan mengalami kemunduran sekitar 1,9 meter setiap tahun.
Kondisi tersebut menyebabkan area berpasir yang digunakan wisatawan semakin menyempit.
Abrasi di Pantai Kuta dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan kuatnya gelombang laut yang menghantam kawasan pesisir.
Terjangan ombak juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik di sekitar pantai.
Kerusakan tersebut meliputi jalur pejalan kaki, tembok pembatas, serta area yang digunakan pedagang untuk menjalankan aktivitas usaha.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena Pantai Kuta merupakan salah satu kawasan wisata utama di Bali yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sebanyak 30 Persen Garis Pantai Bali Terdampak Abrasi
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga Triono Junoasmono mengungkapkan bahwa abrasi telah berdampak pada sekitar 30 persen garis pantai Bali.
Total panjang garis pantai Bali tercatat lebih dari 1.300 kilometer.
Dari wilayah yang terdampak tersebut, pemerintah masih menghadapi pekerjaan penanganan abrasi sepanjang 85 kilometer.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani, mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” ujar Triono.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melaksanakan pembangunan infrastruktur pengaman pantai secara bertahap.
Penanganan tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir dan fasilitas masyarakat.
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Pemecah Gelombang di Kuta
Sebagai salah satu langkah penanganan, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta.
Infrastruktur tersebut dirancang untuk meredam energi gelombang laut yang menghantam kawasan pesisir.
Pembangunan pemecah gelombang diharapkan dapat membantu melindungi garis pantai dari kerusakan lebih lanjut.
Pemerintah juga menargetkan perlindungan kawasan pesisir secara berkelanjutan untuk menjaga aset pariwisata dan kegiatan perekonomian masyarakat.
Penanganan abrasi dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
BRIN Dorong Penanganan Abrasi Berbasis Ilmu Pengetahuan
Dalam kunjungan tersebut, Megawati menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dan kerja sama lintas lembaga untuk menghadapi persoalan lingkungan.
Ia meminta penanganan abrasi tidak dilakukan secara terpisah antarsektor, tetapi menjadi bagian dari kebijakan perlindungan wilayah pesisir yang saling terhubung.
Peninjauan Pantai Kuta juga dihadiri Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Bali turut mengikuti kegiatan tersebut untuk membahas langkah penanganan abrasi.
Pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penanganan 85 kilometer garis pantai Bali yang masih membutuhkan perlindungan dari abrasi.
- Penulis :
- Gerry Eka
