Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan program revitalisasi sekolah di Ibu Kota menjadi bukti bahwa penggunaan uang pajak secara transparan, terbuka, dan tepat sasaran dapat menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat telah menyelesaikan revitalisasi 18 dari 19 sekolah yang masuk dalam program pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan periode 2025–2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam acara penandatanganan kerja sama antara badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah di Balai Kota Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Kalau kemudian kita melakukan secara transparan, terbuka, dan betul-betul uang pajak itu kita gunakan dengan baik, itulah hasilnya," kata Pramono.
Menurutnya, peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas pendidikan menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara bertanggung jawab agar dana yang berasal dari masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik.
Pramono Tinjau SDN Pekayon 05 dan SMPN 92, Sebut Fasilitas Sekolah Mirip Luar Negeri
Pramono menjadikan hasil revitalisasi SDN Pekayon 05 dan SMPN 92 di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebagai contoh pemanfaatan anggaran publik untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Gubernur DKI Jakarta tersebut melakukan peninjauan langsung ke kedua sekolah pada Senin pagi untuk melihat kondisi bangunan serta sarana dan prasarana yang telah diperbaiki.
Setelah melakukan peninjauan, Pramono menilai kondisi kedua sekolah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelum pelaksanaan revitalisasi.
Bahkan, menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia setelah proses revitalisasi kini sudah menyerupai sekolah-sekolah di luar negeri.
Pramono mengaku tidak menyangka hasil pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan tersebut dapat memberikan perubahan yang begitu besar.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatiannya adalah keberadaan layar pintar atau smart board yang telah tersedia di setiap ruang kelas pada sekolah yang ditinjau.
Fasilitas pembelajaran berbasis teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih modern dan interaktif.
Pramono berharap para siswa dan tenaga pendidik dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Menurutnya, revitalisasi sekolah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar.
Pemprov DKI Jakarta Rampungkan Revitalisasi 18 dari 19 Sekolah
Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memasukkan sebanyak 19 sekolah ke dalam program revitalisasi periode 2025–2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 sekolah telah selesai menjalani proses pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.
Dengan demikian, hanya tersisa satu sekolah yang pengerjaannya belum rampung hingga Oktober 2026.
Pramono menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang telah mendukung pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Menurutnya, dukungan DPRD menjadi bagian penting dari kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui pemanfaatan anggaran daerah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap penyelesaian revitalisasi sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap kenyamanan siswa dan tenaga pendidik.
Selain memperbaiki kualitas bangunan, fasilitas pendidikan yang telah ditingkatkan juga diharapkan mampu mendukung kegiatan pembelajaran secara lebih efektif.
Revitalisasi SD Negeri 1 Cipete Terkendala Perubahan Rencana Bangunan
Satu sekolah yang belum selesai menjalani revitalisasi adalah SD Negeri 1 Cipete, yang pengerjaannya sempat mengalami kendala akibat perubahan konsep pembangunan.
Pramono menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan awal, SD Negeri 1 Cipete dirancang sebagai gedung sekolah dengan ketinggian empat lantai.
Namun, ketika proses pembangunan telah berjalan, muncul usulan untuk mengubah konsep bangunan menjadi gedung dengan fungsi campuran atau mixed-use building.
Dalam usulan tersebut, bangunan sekolah yang semula dirancang memiliki empat lantai akan dikembangkan dengan tambahan 20 lantai di bagian atasnya.
Perubahan konsep pembangunan tersebut menyebabkan rencana awal harus mengalami penyesuaian dan berdampak terhadap kelancaran pengerjaan proyek.
Pramono mengakui bahwa perubahan perencanaan di tengah pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian revitalisasi SD Negeri 1 Cipete.
Menurutnya, setiap proyek pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang sejak awal agar pelaksanaannya tidak menghadapi kendala yang dapat memengaruhi jadwal penyelesaian.
Persoalan pembangunan SD Negeri 1 Cipete menjadi salah satu contoh dampak perubahan rencana terhadap proyek yang sedang berlangsung.
Pramono Targetkan Seluruh Revitalisasi Sekolah Selesai November 2026
Meski pembangunan SD Negeri 1 Cipete mengalami keterlambatan, Pramono menegaskan telah mengambil keputusan agar pengerjaan sekolah tersebut segera diselesaikan.
Ia menetapkan November 2026 sebagai batas waktu penyelesaian proyek revitalisasi yang masih tertunda.
"Segala sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik, pasti akan berdampak. Dan kenyataannya memang berdampak, tapi sudah segera saya putuskan, saya minta di bulan November ini sudah selesai," kata Pramono.
Dengan target tersebut, seluruh 19 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2026 diharapkan dapat selesai sepenuhnya pada November mendatang.
Pramono berharap fasilitas pendidikan yang telah diperbaiki dapat segera dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa dan tenaga pendidik.
Penyelesaian program revitalisasi sekolah juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik.
Pramono kembali menekankan bahwa penggunaan uang pajak secara transparan, terbuka, dan bertanggung jawab merupakan faktor penting untuk memastikan anggaran daerah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
