Pantau - Pemerintah Indonesia mencalonkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memperkuat peran Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola kesehatan global yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada negara-negara berkembang.
Pencalonan tersebut menjadi bagian dari langkah diplomasi Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan negara berkembang dalam kepemimpinan organisasi internasional sekaligus memperjuangkan sistem kesehatan dunia yang lebih seimbang.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Arrmanatha Nasir, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers perdananya setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin (12/10).
"Pencalonan Menteri Kesehatan kita sebagai Direktur Jenderal WHO adalah demi arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang," kata Arrmanatha Nasir.
Menurut Arrmanatha, sistem multilateral yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang sehingga diperlukan reformasi untuk menciptakan tata kelola internasional yang lebih representatif.
Indonesia berkomitmen memperkuat multilateralisme melalui keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan di berbagai organisasi internasional, termasuk WHO.
Indonesia Ingin Reformasi WHO dari Dalam Organisasi
Arrmanatha menjelaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menyampaikan aspirasi dari luar organisasi internasional, tetapi juga berupaya mengambil peran langsung dalam proses reformasi dan pengambilan keputusan.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal WHO menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas kontribusi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan kesehatan global.
Melalui pencalonan tersebut, Indonesia ingin memperjuangkan sistem kesehatan internasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dan kepentingan negara-negara berkembang.
Pemerintah menilai reformasi lembaga multilateral diperlukan agar organisasi internasional dapat bekerja secara lebih efektif, efisien, transparan, dan representatif.
Keterlibatan Indonesia dalam kepemimpinan WHO juga diharapkan dapat memperkuat kontribusi negara berkembang dalam pembahasan berbagai kebijakan kesehatan dunia.
Upaya tersebut merupakan bagian dari agenda diplomasi Indonesia yang menempatkan reformasi tata kelola global sebagai salah satu prioritas dalam hubungan internasional.
Budi Gunadi Sadikin Bakal Bersaing dengan Enam Kandidat Dirjen WHO
Dalam proses pemilihan Direktur Jenderal WHO, Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan bersaing dengan enam kandidat lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang kepemimpinan kesehatan internasional.
Pemilihan pimpinan tertinggi WHO yang baru dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan organisasi kesehatan dunia tersebut.
Direktur Jenderal WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027.
Salah satu kandidat yang disebut akan menjadi pesaing Budi Gunadi Sadikin adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang pencalonannya diusulkan oleh Belgia.
Kandidat lainnya adalah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar, yang juga disebut akan mengikuti proses seleksi Direktur Jenderal WHO.
Selain itu, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, Hanan Balkhy, turut menjadi salah satu kandidat dalam persaingan memperebutkan posisi pimpinan tertinggi organisasi tersebut.
Dengan sejumlah kandidat yang memiliki pengalaman dalam kepemimpinan kesehatan internasional, proses pemilihan Direktur Jenderal WHO pada 2027 akan menjadi bagian penting dari agenda diplomasi kesehatan Indonesia.
Indonesia Juga Bidik Kursi Dewan Keamanan PBB Periode 2029–2030
Selain mencalonkan Menteri Kesehatan sebagai Direktur Jenderal WHO, Indonesia juga memperkuat peran dalam organisasi internasional melalui keanggotaan Badan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keanggotaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi internasional.
Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Pencalonan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kontribusi Indonesia dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait perdamaian serta keamanan internasional.
"Indonesia akan memperjuangkan Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis," tambah Arrmanatha.
Menurut Arrmanatha, reformasi lembaga internasional diperlukan agar PBB dan berbagai organisasi multilateral lainnya mampu mencerminkan kepentingan masyarakat global secara lebih luas.
Pemerintah Indonesia menilai negara-negara berkembang perlu mendapatkan ruang keterwakilan yang lebih proporsional dalam proses pengambilan keputusan internasional.
Pemerintah Dorong Penerapan Hukum Internasional yang Adil
Indonesia juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap sistem multilateral dan hukum internasional sebagai landasan dalam membangun hubungan serta kerja sama antarnegara.
Pemerintah berpandangan bahwa hukum dan kesepakatan internasional harus diterapkan secara adil dan konsisten kepada seluruh negara tanpa memberikan keuntungan hanya kepada pihak tertentu.
Prinsip tersebut menjadi bagian dari pendekatan diplomasi Indonesia dalam mendorong reformasi berbagai organisasi internasional.
Melalui pencalonan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal WHO, pemerintah berharap Indonesia dapat terlibat secara langsung dalam memperbaiki tata kelola kesehatan global.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan efektivitas, transparansi, dan keterwakilan negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat internasional.
Pencalonan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi diplomatiknya dalam organisasi multilateral menjelang pemilihan Direktur Jenderal WHO pada Mei 2027.
- Penulis :
- Leon Weldrick
