Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Kalimantan Barat, meminta perbaikan tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang hingga kini belum terjangkau layanan.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengungkapkan bahwa dari sekitar 28 bangunan dapur yang telah disiapkan mitra, kurang dari 10 dapur telah terverifikasi dan beroperasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menunggu pelaksanaan program MBG.
"Mudah-mudahan dengan adanya pendalaman nanti, kita betul-betul dapat memperbaiki sesuai dengan tema perbaikan tata kelola dapur SPPG," kata Sukiryanto saat menghadiri Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (14/10/2026).
Dari 28 Dapur SPPG, Kurang dari 10 Sudah Beroperasi
Sukiryanto menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kubu Raya selama dua pekan terakhir berjalan lancar.
Distribusi makanan kepada anak sekolah yang telah menjadi penerima manfaat disebut dapat dilakukan dengan baik.
Namun, jangkauan layanan program tersebut belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Sejumlah kawasan pesisir dan kepulauan masih belum mendapatkan layanan MBG meskipun bangunan dapur telah disiapkan oleh mitra.
Menurut Sukiryanto, terdapat sekitar 28 bangunan dapur SPPG yang sudah disiapkan, tetapi kurang dari 10 di antaranya telah memperoleh verifikasi dan mulai beroperasi.
"Masyarakat di pesisir dan kepulauan sangat menantikan program ini. Sudah setahun bangunan menunggu untuk bisa dioperasionalkan," katanya.
Pemerintah daerah berharap proses verifikasi dan pengoperasian dapur dapat dipercepat agar penerima manfaat di wilayah 3T segera mendapatkan layanan MBG.
Wakil Bupati Minta Kejelasan Aturan bagi Mitra SPPG
Sukiryanto menilai mitra dan yayasan pengelola SPPG memiliki kontribusi penting dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, para mitra telah menggunakan modal sendiri untuk membangun gedung dan menyediakan peralatan dapur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG.
Fasilitas tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Karena itu, Sukiryanto meminta pemerintah pusat memberikan kepastian aturan agar para mitra dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lebih jelas.
"Mitra ini luar biasa, bermodal sendiri membantu negara. Kita berharap pemerintah pusat memberikan toleransi dan kejelasan aturan agar mitra tidak terombang-ambing," katanya.
Ia menilai kejelasan kebijakan diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kerja sama antara pemerintah dan mitra penyedia fasilitas dapur SPPG.
Pembentukan Sub-Satgas MBG Sudah Berjalan
Pemkab Kubu Raya telah menjalankan proses pembentukan Sub-Satuan Tugas (Sub-Satgas) MBG untuk mendukung koordinasi pelaksanaan program di daerah.
Meski demikian, Sukiryanto mengatakan penerapan sejumlah kebijakan teknis masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas dalam diskusi kelompok terarah mengenai perbaikan tata kelola dapur SPPG.
Pemerintah daerah berharap forum tersebut dapat menghasilkan masukan untuk memperbaiki pengelolaan dapur sekaligus memperluas jangkauan pelayanan.
Perbaikan tata kelola dinilai penting agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mitra MBG Didorong Bersatu Sampaikan Aspirasi
Selain meminta kejelasan regulasi, Sukiryanto mendorong organisasi yang menaungi mitra SPPG untuk memperkuat koordinasi.
Ia menyebut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan organisasi mitra MBG lainnya dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, koordinasi antarmitra diperlukan agar berbagai kendala pelaksanaan program dapat disampaikan secara bersama-sama.
"Kalau 500 lebih mitra bergabung dalam satu organisasi, insyaallah suaranya bisa didengar. Harapan teman-teman mitra agar organisasinya betul-betul memperjuangkan nasib mereka," tuturnya.
Sukiryanto berharap penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra SPPG dapat mempercepat pengoperasian dapur yang telah disiapkan.
Dengan perbaikan tata kelola dan kepastian aturan, Pemkab Kubu Raya menargetkan jangkauan program MBG dapat diperluas hingga masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
