Pantau - Pemerintah Indonesia menegaskan belum menolak tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena komunikasi antara kedua negara masih berlangsung melalui jalur diplomatik resmi.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan pembahasan mengenai tawaran bantuan tersebut masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan akhir.
Penjelasan itu disampaikan Honi dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Honi, komunikasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri untuk membahas berbagai aspek terkait kemungkinan pemberian bantuan penanganan karhutla.
"Statusnya masih komunikasi ini, tentunya sedang on going, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri," kata Honi saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.
Honi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah secara langsung maupun mentah-mentah menolak tawaran bantuan yang disampaikan Malaysia.
Pemerintah justru menghargai setiap bentuk dukungan dari negara lain, termasuk Malaysia, dalam upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.
Indonesia dan Malaysia Masih Bahas Mekanisme Bantuan Penanganan Karhutla
Honi menjelaskan bahwa tawaran bantuan dari Malaysia tidak dapat langsung diputuskan tanpa melalui pembahasan mengenai kebutuhan teknis dan operasional di lapangan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla serta dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang telah disepakati kedua negara.
Pembahasan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari mekanisme pengiriman bantuan, kebutuhan personel, penempatan petugas, hingga dukungan logistik selama operasi berlangsung.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan operasi agar pengerahan bantuan tidak mengalami kendala teknis ketika diterapkan di lokasi kebakaran.
"Harus didiskusikan di situ terkait kebutuhan operasional, bagaimana nanti deployment (pengiriman) personel dan sebagainya, kemudian nanti dukungan logistik dan seterusnya," kata Honi.
Menurutnya, pembahasan teknis menjadi bagian penting sebelum pemerintah menentukan apakah tawaran bantuan Malaysia dapat diterima.
Hasil komunikasi melalui jalur diplomatik tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan terkait bantuan penanganan karhutla.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada keputusan akhir mengenai penerimaan maupun penolakan bantuan karena pemerintah masih mempertimbangkan kebutuhan operasional dan mekanisme pelaksanaannya.
Kemenko Polkam Bantah Anggapan Indonesia Menolak Bantuan Malaysia
Honi berharap penjelasan pemerintah dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat mengenai tawaran bantuan Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa anggapan pemerintah telah menolak bantuan secara langsung tidak sesuai dengan kondisi komunikasi yang masih berlangsung antara kedua negara.
Menurutnya, setiap tawaran bantuan dari negara lain perlu dibahas secara menyeluruh agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana.
Pemerintah juga menilai penyampaian informasi secara terbuka penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman dan prasangka di tengah masyarakat.
Karena itu, perkembangan komunikasi antara Indonesia dan Malaysia akan disampaikan melalui jalur informasi resmi pemerintah.
Pemerintah Siapkan Konferensi Pers Lanjutan Terkait Bantuan Malaysia
Kemenko Polkam berencana menggelar konferensi pers lanjutan untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai hasil komunikasi dan pembahasan tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status bantuan serta keputusan yang nantinya diambil pemerintah.
"Kita akan adakan konferensi pers untuk memberikan informasi yang update kepada masyarakat supaya tidak mengembangkan prasangka-prasangka yang yang tentunya kurang baik untuk disampaikan," jelas Honi.
Pemerintah berharap penyampaian informasi secara berkala dapat mencegah berkembangnya anggapan yang tidak sesuai dengan proses diplomatik yang sedang berjalan.
Sementara itu, komunikasi melalui Kementerian Luar Negeri tetap dilanjutkan untuk membahas kebutuhan personel, dukungan logistik, serta mekanisme pelaksanaan bantuan di lapangan.
Keputusan mengenai tawaran bantuan Malaysia akan ditentukan berdasarkan hasil pembahasan teknis, kebutuhan operasional, dan kesiapan pelaksanaan penanganan karhutla di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
