Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pangan berencana melibatkan hampir 500 unit usaha sektor perkebunan dan kehutanan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, terutama di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pelibatan dunia usaha dilakukan untuk menambah dukungan personel dan peralatan bagi pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mengendalikan kebakaran.
"Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit," kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi kawasan strategis nasional yang berkaitan dengan swasembada pangan, energi, dan air.
Pemerintah Prioritaskan Penanganan di Palangka Raya dan Pulang Pisau
Hanif menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan di Kalimantan Tengah yang membutuhkan penanganan bersama.
Wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
Sebelum menentukan langkah operasional, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi wilayah, kebutuhan sumber daya, serta metode penanganan yang tepat.
"Setelah ini, maka tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan langkah-langkah di dalam rangka penanganan seperti yang kita lakukan di Kalimantan Selatan," katanya.
Identifikasi awal dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran titik panas, keberadaan jaringan kanal dan jalan, serta ketersediaan sumber air untuk kegiatan pemadaman.
Menurut Hanif, pendekatan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha telah diterapkan sebelumnya di Kalimantan Selatan.
"Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas," ujarnya.
Pola Penanganan Mengacu pada Pengalaman Kalimantan Selatan
Kemenko Pangan sebelumnya menggandeng sekitar 350 perusahaan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Kerja sama tersebut mencakup kawasan sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan gambut.
Perusahaan dilibatkan secara bertahap melalui penyediaan tenaga dan peralatan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.
Pemerintah berencana menerapkan pola serupa di Kalimantan Tengah dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Hanif juga mendorong perusahaan membantu penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi masing-masing melalui kontribusi sukarela.
Namun, keterlibatan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kawasan yang berada di bawah pengelolaannya.
Pengusaha Sawit dan Kehutanan Siapkan Dukungan Pemadaman
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan anggota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Koordinasi dilakukan melalui pemeriksaan kesiapan peralatan dan pemantauan titik panas berdasarkan informasi dari Kementerian Kehutanan.
"Kami minta semua anggota kita melalui cabang-cabang untuk mengecek kesiapan mereka," kata Eddy.
Gapki juga menyatakan kesediaan membantu pemadaman kebakaran di luar wilayah konsesi perusahaan.
Meski demikian, Eddy meminta adanya perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang turut membantu pemerintah menangani kebakaran.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyampaikan kesiapan perusahaan kehutanan untuk berkontribusi dalam penanganan karhutla di luar konsesi.
Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air, peralatan pemadaman, dan bahan bakar minyak, terutama untuk penanganan kebakaran di lahan gambut.
"Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu," ucap Soewarso.
Kementerian Kehutanan Jadwalkan Modifikasi Cuaca
Selain melibatkan dunia usaha, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15–16 Oktober 2026.
Penerbangan untuk mendukung operasi tersebut disiapkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemilihan lokasi keberangkatan itu dilakukan karena keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kalimantan Tengah.
Hanif menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan unsur masyarakat agar pengendalian kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi serta melindungi kawasan yang mendukung program swasembada pangan, energi, dan air nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
