Pantau - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Cheka Virgowansyah mengungkapkan sejumlah tantangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, sengketa lahan, hingga persoalan sanitasi yang menyebabkan 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditangguhkan sementara.
Hal tersebut disampaikan Cheka saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember dalam kegiatan pemaparan peran pemerintah daerah untuk mendukung PSN di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis.
"Ada beberapa tantangan yang dihadapi daerah dalam mendukung PSN, yakni keterbatasan anggaran daerah dan sengketa lahan," kata Cheka.
Selain persoalan anggaran dan lahan, Cheka menyebut pemerintah daerah juga menghadapi potensi penolakan masyarakat terhadap sejumlah program pembangunan nasional.
Tantangan lainnya mencakup koordinasi lintas instansi yang belum optimal, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, serta perbedaan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Sebanyak 46 SPPG di Jember Ditangguhkan karena Belum Penuhi Persyaratan Sanitasi
Dalam kunjungannya, Cheka turut memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan program MBG dinilai telah memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal di kedua daerah.
Meski demikian, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Jember masih menghadapi persoalan terkait pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada fasilitas pelayanan pemenuhan gizi.
Sebanyak 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember ditangguhkan sementara karena belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penangguhan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan administratif dan pemenuhan standar sanitasi yang perlu diselesaikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG.
Cheka menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap berbagai kendala teknis maupun administratif agar program prioritas nasional dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap PSN berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Manfaat tersebut meliputi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri Soroti Program Prioritas Jember pada 2026
Cheka juga memaparkan sejumlah program strategis nasional dan prioritas pembangunan Kabupaten Jember pada 2026 yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan tiga juta rumah, penanggulangan kemiskinan, serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pengendalian inflasi juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jember.
Cheka menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PSN berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga perlu menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai program nasional.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan aktif menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.
Bupati Jember Pastikan Program Daerah Selaras dengan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di wilayahnya.
Menurut Fawait, kondisi tersebut tidak terlepas dari keselarasan antara program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember dan kebijakan pembangunan nasional.
Ia juga menyebut bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto berasal dari partai politik yang sama.
"Sejumlah program yang menjadi prioritas Pemkab Jember dalam mendukung pembangunan nasional di antaranya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik," kata Fawait.
Selain sektor pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Jember turut memprioritaskan optimalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.
Revitalisasi sekolah juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Di bidang pelayanan publik, Pemkab Jember memprioritaskan pengembangan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Fawait menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menyelaraskan berbagai program pembangunan dengan kebijakan dan pelaksanaan Program Strategis Nasional.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, termasuk berbagai agenda prioritas Kabupaten Jember pada 2026.
- Penulis :
- Arian Mesa
