Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perencanaan teknis terperinci untuk pengembangan Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori, Papua.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido sebagai upaya meningkatkan infrastruktur kepelabuhanan, memperkuat distribusi logistik, dan memperluas konektivitas transportasi laut di wilayah Papua.
Penyusunan DED dibahas dalam rapat koordinasi teknis lanjutan yang berlangsung di Gedung Negara Dok. V, Jayapura, Papua.
Rapat tersebut melibatkan Gubernur Papua, Kepala Kantor UPP Korido, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Papua, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Pembahasan difokuskan pada pengembangan fasilitas sisi laut dan sisi darat Pelabuhan Korido untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan dan mendukung aktivitas angkutan laut.
Kemenhub dan Pemprov Papua Siapkan Pengembangan Dermaga dan Terminal Penumpang
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua sekaligus Ketua Tim Teknis Penyusunan DED, Matius Wally, menilai kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah di sektor transportasi laut.
Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan perlu didukung pemanfaatan teknologi operasional agar pelayanan transportasi perairan semakin efektif, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.
"Pemanfaatan teknologi operasional diharapkan mampu menghadirkan konektivitas layanan pelabuhan yang handal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau," kata Wally dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Pengembangan Pelabuhan Korido direncanakan mencakup perpanjangan dermaga sebagai bagian dari peningkatan kapasitas fasilitas sisi laut.
Sementara itu, fasilitas sisi darat akan dikembangkan melalui pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki atau walkway, gedung terminal penumpang, kantin, pagar, serta area komersial.
Peningkatan fasilitas tersebut diarahkan untuk menunjang pelayanan penumpang, aktivitas kepelabuhanan, dan kelancaran distribusi barang melalui transportasi laut.
Gubernur Papua Sebut Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Korido Bersejarah
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyatakan bahwa kolaborasi penyusunan DED Pelabuhan Korido menjadi momentum bersejarah bagi Pemerintah Provinsi Papua.
Menurut Fakhiri, kerja sama tersebut merupakan kolaborasi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis pengembangan pelabuhan.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Korido diarahkan untuk memperkuat jalur distribusi logistik sekaligus meningkatkan pergerakan angkutan laut di wilayah Papua.
Pengembangan tersebut secara khusus ditujukan untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut di Kabupaten Supiori yang termasuk wilayah 3TP, yakni Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan.
Fakhiri menilai pelabuhan yang produktif memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antardaerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Dari pelabuhan yang produktif akan terbangun konektivitas yang hebat sehingga pertumbuhan ekonomi terus berkembangan dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang melalui kemaritiman yang handal untuk Papua cerdas, sejahtera dan harmoni," kata gubernur.
Melalui pengembangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap Pelabuhan Korido dapat menjadi salah satu infrastruktur pendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Pengembangan Pelabuhan Korido Direncanakan Gunakan APBD 2026 dan Program Kemenhub 2027
Kepala Kantor UPP Korido, Willem Thobias Fofid, menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Korido akan dilaksanakan melalui program Pengembangan Jangka Pendek yang mencakup fasilitas sisi laut dan sisi darat.
Untuk fasilitas sisi laut, pemerintah merencanakan studi dan analisis perpanjangan dermaga melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kepelabuhanan, pada Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, pengembangan fasilitas sisi darat direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026.
Fasilitas yang masuk dalam rencana pengembangan tersebut meliputi jalur pejalan kaki, pagar, terminal penumpang, kantin, dan area komersial.
"Pengembangan meliputi studi dan analisis fasilitas sisi laut yaitu perpanjangan dermaga oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan T.A 2027 dan fasilitas sisi darat yang meliputi area walkway, pagar, terminal penumpang, kantin dan area komersil untuk tahun anggaran 2026 melalui APBD Provinsi Papua," katanya.
Willem menambahkan bahwa penyusunan DED merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam memperkuat kesiapan dan pemenuhan persyaratan pengembangan Pelabuhan Korido pada masa mendatang.
Menurutnya, perencanaan teknis yang terarah diperlukan untuk menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur kepelabuhanan, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah dengan akses transportasi terbatas.
Integrasi Data Pelabuhan Diharapkan Perkuat Keselamatan Pelayaran
Selain pembangunan infrastruktur fisik, kolaborasi Kemenhub dan Pemerintah Provinsi Papua juga diarahkan untuk mendukung penguatan sistem informasi aktivitas kepelabuhanan.
Willem menyampaikan optimisme bahwa kerja sama tersebut dapat meningkatkan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan melalui sistem yang lebih aman dan terintegrasi.
Penguatan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan, keamanan aktivitas kepelabuhanan, serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia.
Integrasi informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan pelabuhan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut secara berkelanjutan.
"Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia," katanya.
- Penulis :
- Shila Glorya
