Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menegaskan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ribka melalui keterangan tertulis di Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (16/10/2026).
“Visi Indonesia emas oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden harus dapat diterjemahkan dengan baik melalui program yang saling sinergi mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini terwujud,” kata Ribka Haluk.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
Penyelarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat mendukung pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kemendagri Minta Program Pusat dan Daerah Berjalan Selaras
Ribka menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan keselarasan antara program yang direncanakan pemerintah pusat dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Program pembangunan daerah diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
Sebaliknya, program pemerintah pusat juga perlu diterjemahkan secara tepat dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Program yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat itu harus sinkron dengan program di di daerah, begitu pula program daerah harus seirama dengan program pusat supaya visi besar Indonesia emas pada tahun 2045 dapat terwujud,” ujar Ribka.
Menurut Ribka, Indonesia merupakan negara kesatuan sehingga pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan hubungan dan koordinasi antartingkat pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Penyelarasan tersebut mencakup program gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.
Ribka menilai kesamaan arah pembangunan menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan nasional.
“Sinkronisasi harus kita jaga, karena bangsa ini memiliki satu presiden dan apa yang menjadi visi misi orang nomor satu di Indonesia harus juga menjadi visi misi gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia karena kita menganut sistem negara kesatuan,” kata Ribka.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah yang didorong untuk memperkuat koordinasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten di wilayahnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah dan sasaran yang sejalan dengan prioritas nasional.
Musrenbang Jadi Tahapan Penting Penyusunan RKPD 2027
Selain menekankan sinkronisasi kebijakan, Ribka Haluk juga menyoroti pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Menurutnya, musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah.
Forum tersebut menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dan menyelaraskan usulan program pembangunan yang akan dilaksanakan.
Melalui musrenbang, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman terhadap usulan kegiatan agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Selain penajaman, forum tersebut juga digunakan untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat.
Proses klarifikasi terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan turut menjadi bagian penting sebelum seluruh usulan ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Ribka menjelaskan bahwa hasil pembahasan musrenbang akan menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah.
Setelah penyusunan RKPD, proses perencanaan akan berlanjut ke tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dalam forum musrenbang, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi atas program kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 hingga nanti sampai ke tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ujar Ribka.
Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan memiliki keterkaitan dengan kebijakan nasional.
Papua Pegunungan Didorong Perkuat Koordinasi Pembangunan
Kemendagri mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memanfaatkan proses perencanaan pembangunan tahunan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Penyelarasan program melalui RKPD 2027 diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penyusunan APBD yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih terkoordinasi.
Ribka menekankan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan pembangunan wilayah dengan prioritas nasional melalui perencanaan yang terarah.
Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Kemendagri Tekankan Peran Daerah dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Kemendagri menilai keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kerja sama yang kuat antara seluruh tingkatan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diharapkan dapat menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.
Penyusunan RKPD 2027 menjadi salah satu tahapan yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan keselarasan program pembangunan tersebut.
Melalui musrenbang, pemerintah daerah memiliki ruang untuk membahas, menajamkan, dan menyelaraskan berbagai usulan kegiatan sebelum memasuki tahap penganggaran.
Kemendagri berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan menjaga sinkronisasi kebijakan, mengoptimalkan musrenbang, serta menyusun RKPD dan APBD yang selaras dengan prioritas nasional, Papua Pegunungan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Arian Mesa
