
Pantau - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kongres Internasional Bahasa Sasak Pertama yang akan berlangsung pada 28–30 Oktober 2026 dengan melibatkan sekitar 600 peserta dari dalam dan luar negeri.
Kongres yang diselenggarakan Majelis Adat Sasak (MAS) tersebut bertujuan memperkuat pelestarian bahasa Sasak melalui digitalisasi, pengembangan pembelajaran di sekolah, serta pembentukan regulasi daerah sebagai dasar penerapan bahasa Sasak dalam dunia pendidikan.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan pemerintah kota mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai momentum menjaga identitas budaya masyarakat Sasak.
"Bahasa Sasak harus membumi di negeri kita sendiri, dan harus dilestarikan apa yang harus jadi kewajiban. Karena itu, Kota Mataram ingin jadi terdepan untuk mengimplementasikan," kata Lalu Martawang di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, bahasa Sasak sebagai bahasa daerah masyarakat Pulau Lombok perlu terus digunakan dan dikembangkan agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram juga berkeinginan menjadi salah satu daerah terdepan dalam mendukung pelestarian bahasa Sasak melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
Kongres Internasional Bahasa Sasak Akan Dihadiri 600 Peserta
Sekretaris Jenderal Majelis Adat Sasak sekaligus Ketua Panitia Kongres Internasional Bahasa Sasak Pertama, Khairul Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB.
Kongres dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2026, dengan menghadirkan peserta dari berbagai kalangan.
"Kegiatan itu akan melibatkan seluruh pimpinan atau kepala daerah se-Pulau Lombok serta para pemangku kepentingan terkait dengan jumlah peserta sekitar 600 orang," kata Khairul Anwar.
Peserta kongres direncanakan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia serta melibatkan peneliti dari luar negeri yang memiliki perhatian terhadap pengembangan bahasa daerah.
Selain peneliti internasional, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan praktisi adat dan budaya, guru, dosen, serta pemerhati bahasa.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperluas pembahasan mengenai langkah pelestarian bahasa Sasak sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga.
Khairul menjelaskan bahwa kongres pertama ini akan membahas sejumlah persoalan penting yang berkaitan dengan masa depan bahasa Sasak di tengah perkembangan zaman.
Salah satu fokus pembahasan adalah upaya memperkuat keberadaan bahasa Sasak agar tetap digunakan masyarakat, terutama oleh generasi muda.
Digitalisasi Bahasa Sasak Jadi Agenda Utama Kongres
Majelis Adat Sasak menempatkan digitalisasi bahasa Sasak sebagai salah satu agenda utama dalam kongres internasional tersebut.
Digitalisasi dinilai penting untuk mendukung pelestarian bahasa daerah sekaligus memperluas penggunaannya melalui perkembangan teknologi informasi.
Melalui pembahasan tersebut, penyelenggara berharap bahasa Sasak dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan cara masyarakat berkomunikasi.
Selain digitalisasi, kongres juga akan membahas penyusunan formula penguatan pembinaan bahasa Sasak pada berbagai jenjang pendidikan.
Pembinaan tersebut direncanakan mencakup sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.
Penguatan pembelajaran bahasa Sasak di lingkungan pendidikan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan penggunaan bahasa daerah dari generasi ke generasi.
Majelis Adat Sasak juga menyoroti pentingnya penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang bahasa dan budaya Sasak.
Keberadaan guru yang memahami bahasa Sasak dinilai menjadi salah satu faktor penting agar pembelajaran bahasa daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Majelis Adat Sasak Dorong Perda Bahasa Sasak untuk Sekolah
Khairul Anwar menegaskan bahwa salah satu tujuan utama penyelenggaraan kongres adalah mendorong lahirnya produk hukum daerah yang dapat menjadi dasar penerapan pembelajaran bahasa Sasak di lembaga pendidikan.
"Selain itu, tujuan utama dari kongres internasional ini adalah melahirkan produk hukum daerah yang dapat menjadi payung hukum bagi muatan lokal bahasa Sasak di institusi pendidikan," kata Khairul.
Menurutnya, produk hukum tersebut dapat diwujudkan melalui peraturan daerah (Perda) maupun peraturan wali kota (Perwal) sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi penerapan bahasa Sasak sebagai mata pelajaran muatan lokal secara lebih terstruktur.
Majelis Adat Sasak juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Lombok untuk menyelaraskan kebijakan pelestarian bahasa daerah.
Penyelarasan tersebut diperlukan karena pengelolaan pendidikan berada di bawah kewenangan pemerintah yang berbeda sesuai jenjang pendidikan.
Pendidikan tingkat SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan pendidikan tingkat SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Mengingat kewenangan pengelolaan tingkat SD dan SMP berada di bawah kabupaten/kota, sedangkan tingkat SMA berada di bawah provinsi, sinergi kebijakan antartingkatan pemerintahan dinilai sangat esensial," kata Khairul.
Dengan adanya koordinasi tersebut, pembelajaran bahasa Sasak diharapkan dapat diterapkan secara berkesinambungan pada berbagai jenjang pendidikan.
Perguruan Tinggi di NTB Didorong Buka Program Studi Bahasa Sasak
Selain memperkuat pembelajaran di sekolah, Majelis Adat Sasak juga mendorong perguruan tinggi di NTB untuk mengembangkan pendidikan khusus bahasa dan budaya Sasak.
Salah satu langkah yang diharapkan adalah pembentukan Fakultas Ilmu Budaya atau program studi khusus yang berfokus pada kajian bahasa dan budaya Sasak.
Pembentukan program studi tersebut dinilai dapat memperkuat pengembangan keilmuan sekaligus mendukung pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan tinggi.
Keberadaan program pendidikan khusus juga diharapkan mampu menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa Sasak secara profesional.
Tenaga pendidik tersebut nantinya diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembelajaran bahasa Sasak di berbagai jenjang pendidikan.
Majelis Adat Sasak memandang pengembangan pendidikan tinggi sebagai salah satu langkah untuk memastikan bahasa ibu masyarakat Sasak tetap terjaga di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi.
Pemkot Mataram Diharapkan Jadi Pelopor Pelestarian Bahasa Sasak
Kota Mataram memiliki karakteristik masyarakat yang beragam dari segi latar belakang sosial dan budaya.
Dengan kondisi tersebut, penyelenggaraan Kongres Internasional Bahasa Sasak di Mataram diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan bahasa dan budaya Sasak di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram juga diharapkan dapat menjadi pelopor dalam mendukung penerapan kebijakan pelestarian bahasa Sasak melalui kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya di Pulau Lombok.
Kongres internasional tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan bahasa Sasak.
Keterlibatan peneliti dan pemerhati bahasa dari dalam maupun luar negeri juga diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap pelestarian bahasa Sasak pada tingkat internasional.
"Dengan demikian, masyarakat Sasak dapat terus berbangga dengan identitas budayanya di kancah global," kata Khairul.
Melalui Kongres Internasional Bahasa Sasak Pertama pada 28–30 Oktober 2026, penyelenggara berharap lahir langkah konkret dalam digitalisasi bahasa, penguatan pembelajaran di sekolah, pengembangan pendidikan tinggi, serta pembentukan dasar hukum daerah untuk menjaga kelestarian bahasa Sasak secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa




