Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak pemerintah mengevaluasi strategi mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun, terutama di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Syarif menegaskan bahwa pengalaman penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi yang lebih efektif.
“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif dalam keterangannya kepada Parlementaria, Jumat (16/10/2026).
DPR Soroti Karhutla yang Terus Berulang di Sumatera dan Kalimantan
Syarif menyebut sejumlah daerah masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan secara berulang setiap tahun.
Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Menurut politikus Fraksi Partai NasDem tersebut, kejadian yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas langkah pencegahan dan penanganan yang selama ini dilakukan.
Pemerintah pusat diminta memanfaatkan pengalaman dari kejadian sebelumnya untuk menyusun strategi mitigasi yang lebih terarah.
Langkah antisipasi tersebut perlu mencakup kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi antarinstansi sebelum kebakaran meluas.
Syarif menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar penanganan karhutla tidak terus dilakukan dengan pola yang sama tanpa perbaikan.
Syarif Fasha Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Selain memperbaiki perencanaan mitigasi, Syarif menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Koordinasi tersebut harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian yang menangani sektor kehutanan.
Menurutnya, pembagian tugas dan tanggung jawab perlu ditetapkan secara jelas mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
Langkah itu diperlukan agar proses penanganan karhutla tidak terhambat oleh persoalan kewenangan antarlembaga.
“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Syarif mengingatkan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara terpadu.
Ia meminta setiap instansi menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa mengabaikan kebutuhan koordinasi dengan pihak lain.
Kesiapan Helikopter Pemadam Kebakaran Perlu Dievaluasi
Legislator dari Daerah Pemilihan Jambi tersebut juga menyoroti kesiapan sarana dan prasarana pemadaman karhutla.
Salah satu peralatan yang menjadi perhatian adalah helikopter untuk pemadaman melalui udara atau water bombing.
Berdasarkan pengamatannya di Jambi, terdapat helikopter yang telah disiagakan untuk mendukung penanganan kebakaran.
Namun, Syarif menyebut peralatan tersebut tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal.
Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar kesiapan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan.
Menurutnya, keberadaan sarana pemadaman harus diikuti kemampuan pengoperasian yang memadai ketika terjadi kebakaran.
Pemerintah juga diminta memastikan pengerahan peralatan dapat dilakukan secara efektif untuk mempercepat pengendalian api.
Kebakaran Lahan Gambut Butuh Penanganan Khusus
Syarif turut mengingatkan bahwa kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran di lahan biasa.
Api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan metode penanganan khusus.
Karena itu, strategi pemadaman perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lahan yang terbakar.
Upaya pembasahan gambut juga dinilai penting untuk mencegah api terus menyebar.
Selain pemadaman, langkah pencegahan perlu diperkuat agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lainnya.
Syarif meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi tersebut dalam penyusunan strategi penanganan karhutla di daerah rawan kebakaran.
DPR Ingatkan Dampak Karhutla terhadap Kesehatan dan Ekonomi
Syarif menegaskan bahwa evaluasi penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada proses pemadaman api.
Pemerintah juga harus memperhatikan pemulihan lingkungan setelah kebakaran terjadi.
Selain itu, perlindungan kesehatan masyarakat dan petugas pemadam perlu menjadi bagian dari langkah penanganan bencana.
Kabut asap akibat karhutla berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan dampak terhadap kegiatan ekonomi.
Karena itu, Syarif meminta pemerintah memperkuat pendekatan lintas sektor agar seluruh dampak kebakaran dapat ditangani secara menyeluruh.
“Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” pungkas Syarif.
Ia berharap evaluasi mitigasi dan penguatan koordinasi dapat meningkatkan kesiapan pemerintah menghadapi karhutla sekaligus mengurangi risiko kebakaran berulang di wilayah rawan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
