Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan memperkuat akurasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat dengan menerapkan keterbukaan informasi serta verifikasi identitas berbasis biometrik.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Rencana Peluncuran Nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri sejumlah menteri serta kepala lembaga terkait.
Gus Ipul menjelaskan bahwa transformasi tersebut mencakup perubahan sistem pendataan dari tertutup menjadi terbuka, registrasi ulang penerima manfaat, dan integrasi data antarkementerian.
Data Penerima Bansos Dibuka untuk Pengawasan Masyarakat
Gus Ipul mengatakan salah satu perubahan paling mendasar dalam digitalisasi Perlinsos adalah keterbukaan data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, sistem yang sebelumnya bersifat tertutup kini diarahkan menjadi lebih transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi ketepatan sasaran bantuan.
“Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola data yang transparan dan akuntabel.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan mencermati data penerima manfaat.
Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan maupun sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Gus Ipul menilai keterlibatan masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Pemerintah Tambahkan Teknologi Pengenalan Wajah bagi Penerima Bansos
Selain membuka akses pengawasan data, pemerintah melakukan registrasi ulang seluruh penerima manfaat dengan memperkuat proses verifikasi identitas.
Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem pendataan sebelumnya mengandalkan metode by name by address atau berdasarkan nama dan alamat.
Melalui digitalisasi Perlinsos, metode tersebut kini dilengkapi teknologi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition.
Teknologi itu digunakan untuk memastikan individu yang menerima bantuan sesuai dengan identitas penerima manfaat yang terdaftar.
"Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru," jelas Gus Ipul.
Menurutnya, penggunaan biometrik menjadi perubahan penting untuk mengurangi kemungkinan bantuan diterima oleh pihak yang tidak sesuai dengan data penerima.
Dengan verifikasi wajah, pemerintah berupaya memperkuat kepastian identitas dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Gus Ipul Ingatkan Pentingnya Sosialisasi dan Keamanan Data
Gus Ipul menekankan bahwa penerapan teknologi baru harus disertai sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan informasi, serta proses verifikasi identitas penerima bansos.
Sosialisasi diperlukan agar penerima manfaat dapat mengikuti prosedur baru dan memahami tujuan penerapan sistem digital.
Selain itu, Gus Ipul mengingatkan pentingnya penguatan keamanan data seiring meningkatnya integrasi sistem antarlembaga.
Ia menilai keterbukaan informasi harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan data dan keamanan sistem.
“Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan proses transformasi digital berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek keamanan informasi penerima manfaat.
Digitalisasi Perlinsos Integrasikan Data Lintas Kementerian
Gus Ipul turut mengapresiasi kerja sama kementerian dan lembaga dalam mendukung digitalisasi perlindungan sosial.
Menurutnya, keterhubungan data lintas instansi menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam menentukan sasaran program bantuan.
Integrasi tersebut memungkinkan instansi pemerintah saling bekerja sama dan membuka data yang dibutuhkan untuk memperkuat akurasi pendataan.
"Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung," ungkap Gus Ipul.
Ia menilai kerja sama lintas kementerian menjadi salah satu kemajuan dalam pembenahan sistem perlindungan sosial nasional.
Selain Gus Ipul dan Luhut Binsar Pandjaitan, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti juga mengikuti pertemuan tersebut.
Melalui digitalisasi Perlinsos, pemerintah berupaya memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial dengan menggabungkan keterbukaan data, verifikasi biometrik, dan koordinasi lintas instansi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
