Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, bukan hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hubungan industrial.
Menaker menilai pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan nyata di dunia kerja, mulai dari perubahan kebutuhan keterampilan, perkembangan teknologi, hingga tuntutan industri yang terus berkembang.
“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Yassierli, peningkatan produktivitas menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ketenagakerjaan agar pekerja Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri.
Ia menjelaskan bahwa perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja semakin cepat seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), teknologi informasi, serta pertumbuhan ekonomi hijau.
Kondisi tersebut menuntut penyesuaian program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan.
Menaker Soroti Perubahan Keterampilan Akibat AI dan Ekonomi Hijau
Menaker Yassierli menekankan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah kebutuhan kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Perkembangan AI, teknologi informasi, dan ekonomi hijau menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui peningkatan keterampilan serta penyesuaian sistem pelatihan kerja.
Menurutnya, kualifikasi akademis bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesesuaian seseorang dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain pendidikan formal, keterampilan dan kompetensi praktis menjadi aspek penting dalam menilai kemampuan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
Karena itu, program pengembangan sumber daya manusia harus memperhatikan kesesuaian antara keterampilan pekerja dan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Yassierli juga mendorong perusahaan mengembangkan pendekatan pembelajaran bersama untuk memenuhi kebutuhan keterampilan baru tanpa harus membangun sistem pelatihan secara mandiri.
Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan dari berbagai pihak dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja.
Melalui pembelajaran kolektif, perusahaan dapat memperluas akses terhadap materi pelatihan sekaligus mengurangi kebutuhan investasi besar untuk membangun sarana pembelajaran sendiri.
“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” ujar Menaker Yassierli.
Ia menegaskan bahwa pengembangan keterampilan masa depan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kemnaker Siapkan Sistem Informasi Pasar Kerja Terpadu
Untuk mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah merampungkan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu.
Sistem tersebut dirancang untuk memetakan ketersediaan tenaga kerja sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pekerja dan keterampilan yang diperlukan oleh dunia industri.
Informasi yang dihimpun nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi agar lebih sesuai dengan kondisi pasar kerja.
Pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu mencakup pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai jenis pekerjaan.
Selain pembaruan KBJI, Kemnaker juga menyusun daftar okupasi kritis untuk mengidentifikasi jabatan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai jenis pekerjaan yang membutuhkan perhatian dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Kemnaker juga melakukan integrasi portal SIAPKerja dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyediaan informasi ketenagakerjaan yang lebih terpadu.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh data yang lebih jelas mengenai ketersediaan tenaga kerja, kebutuhan industri, dan keterampilan yang perlu dikembangkan.
Data tersebut juga diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas program pelatihan berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
Menurut Yassierli, keberadaan sistem informasi pasar kerja terpadu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Pemerintah Dorong Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Industri
Menaker Yassierli menilai pengembangan kompetensi tenaga kerja harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor agar program pelatihan mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
Pemerintah, menurutnya, memiliki peran dalam menyediakan dukungan infrastruktur dan regulasi untuk memperluas kesempatan pengembangan keterampilan tenaga kerja.
Sementara itu, perusahaan dan praktisi dapat berkontribusi melalui pengalaman serta pengetahuan mengenai keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan industri.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan program pelatihan yang diselenggarakan berbagai lembaga pengembangan sumber daya manusia.
Menaker juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber pembelajaran yang telah tersedia agar pengembangan keterampilan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak harus mengembangkan seluruh fasilitas pembelajaran secara mandiri karena dapat memanfaatkan kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarlembaga.
Penguatan pelatihan kerja juga diarahkan untuk membantu tenaga kerja menghadapi perubahan jenis pekerjaan akibat perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi.
Kemnaker Gandeng GNIK untuk Tingkatkan Kompetensi Generasi Muda
Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong pemerintah adalah kemitraan dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktis para pelaku industri dan praktisi dalam merancang program peningkatan kompetensi.
Melalui kemitraan ini, pengembangan keterampilan dapat diarahkan agar lebih sesuai dengan perubahan kebutuhan dunia kerja, termasuk perkembangan teknologi dan tuntutan industri.
Yassierli menilai kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan keterampilan masa depan.
Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan kompetensi melalui penyediaan infrastruktur serta regulasi yang diperlukan.
“Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” ujar Yassierli.
Dukungan tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang kerja sama yang lebih luas antara pemerintah, perusahaan, praktisi, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.
Melalui pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu, penguatan pembelajaran kolektif, serta kemitraan lintas sektor, Kemnaker berupaya memastikan program pengembangan tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan industri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan agar tidak hanya menangani persoalan hubungan industrial, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
