Pantau - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mendorong pengembangan mekanisme pendanaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati global yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun hingga 2030.
Dorongan tersebut disampaikan Ravindra dalam forum Standing Committee on Sustainable Development pada Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, Rabu (7/10/2026).
Ravindra menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan manusia sekaligus memastikan keseimbangan ekosistem dunia.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya konservasi global karena menempati peringkat kedua dunia dalam kekayaan keanekaragaman hayati.
"Oleh karena itu, Indonesia mendukung target 30x30, yakni upaya melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030," ujar Ravindra dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (19/10/2026).
Ravindra Soroti Ancaman Penurunan Keanekaragaman Hayati
Ravindra menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati memiliki peran besar dalam mendukung kehidupan manusia, mulai dari penyediaan pangan, pengembangan obat-obatan, hingga menjaga keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, keragaman jenis tanaman membuka peluang pengembangan varietas pertanian yang lebih tahan terhadap kekeringan, serangan hama, dan berbagai penyakit baru.
Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen obat-obatan modern pada awalnya berasal dari senyawa yang ditemukan di alam.
Selain mendukung sektor kesehatan dan pertanian, ekosistem alami memiliki fungsi penting dalam pengaturan iklim, daur ulang unsur hara, serta produksi oksigen.
Ravindra mengingatkan bahwa penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu berbagai fungsi ekosistem tersebut dan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan manusia.
Karena itu, perlindungan biodiversitas dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tertentu, tetapi membutuhkan komitmen dan kerja sama internasional.
DPR Dorong Skema Pendanaan Baru untuk Konservasi Global
Dalam forum tersebut, Ravindra menyoroti besarnya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan konservasi dan dana yang tersedia untuk melindungi keanekaragaman hayati dunia.
Berdasarkan estimasi yang disampaikan dalam forum, kebutuhan pendanaan konservasi yang belum terpenuhi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS per tahun hingga 2030.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ravindra mendorong pengembangan berbagai mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah penerapan kredit keanekaragaman hayati dengan standar integritas tinggi untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pemulihan ekosistem.
Ia juga menyoroti pentingnya memasukkan biaya kerusakan keanekaragaman hayati ke dalam perhitungan ekonomi agar dampak lingkungan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, pengurangan risiko investasi swasta dinilai dapat membantu meningkatkan keterlibatan sektor usaha dalam pembiayaan konservasi.
"Koordinasi kebijakan moneter juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif," katanya.
Ravindra turut meminta pandangan peserta forum mengenai mekanisme pendanaan yang paling memungkinkan diterapkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan konservasi global.
Menurutnya, pemilihan skema pendanaan yang tepat diperlukan agar perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Indonesia Perkuat Strategi Perlindungan Hutan dan Ekosistem hingga 2045
Dalam konteks nasional, Ravindra menyampaikan bahwa Indonesia telah memperbarui Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) untuk periode 2025–2045.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan mengintegrasikan konservasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu program yang tercakup dalam strategi tersebut adalah Rencana Operasional Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030.
Program ini diarahkan untuk menghentikan konversi hutan alam primer, memulihkan ekosistem lahan gambut dan mangrove, serta mengintegrasikan upaya konservasi ke dalam perencanaan tata ruang.
Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berupaya menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus mendukung pencapaian target perlindungan lingkungan di tingkat internasional.
Indonesia Dukung Perlindungan 30 Persen Daratan dan Lautan pada 2030
Ravindra menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap target global 30x30 yang bertujuan melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan dunia pada 2030.
Ia juga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap resolusi kepemimpinan parlemen berikutnya yang berfokus pada perlindungan ekosistem pegunungan dan lautan.
Menurutnya, kerja sama antarparlemen memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan dan mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan konservasi.
Melalui partisipasi dalam Sidang IPU di Tanzania, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya internasional untuk menjaga keanekaragaman hayati serta mencari solusi atas tantangan pendanaan konservasi.
Komitmen tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi global dalam melindungi ekosistem, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan mendukung pencapaian target konservasi pada 2030.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
