Pantau - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan skema pembiayaan alternatif untuk memperkuat keberlanjutan keuangan organisasi internasional tersebut di tengah tekanan pendanaan yang sedang dihadapi.
Bramantyo menilai PBB perlu mempertimbangkan sumber pendanaan tambahan di luar kontribusi rutin negara anggota tanpa mengurangi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan.
Gagasan tersebut disampaikannya dalam forum Bureau Standing Committee on UN Affairs pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026).
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria pada Senin (19/10/2026), Bramantyo menekankan pentingnya pembahasan yang lebih luas mengenai masa depan pembiayaan PBB.
Bramantyo Soroti Tekanan Keuangan yang Dihadapi PBB
Bramantyo mengatakan keberlanjutan keuangan PBB perlu mendapat perhatian serius dari negara-negara anggota dan komunitas internasional.
Menurutnya, negara anggota tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kontribusi secara penuh dan tepat waktu.
Namun, ia menilai sistem pembiayaan yang ada perlu dilengkapi dengan sumber pendanaan lain agar kebutuhan operasional dan program PBB dapat didukung secara berkelanjutan.
"Namun, upaya menjaga keberlanjutan keuangan PBB perlu disertai pembahasan yang lebih luas, termasuk kemungkinan mengembangkan sumber pendanaan tambahan di luar sistem kontribusi negara anggota yang berlaku saat ini," katanya.
Bramantyo menekankan bahwa pembahasan tersebut diperlukan agar PBB tidak terus menghadapi persoalan kekurangan dana yang berulang.
Ia berharap penguatan sistem pembiayaan dapat membantu organisasi tersebut menjalankan berbagai agenda kerja sama internasional.
Skema Pembiayaan Inovatif Dinilai Bisa Jadi Alternatif
Bramantyo menjelaskan bahwa berbagai mekanisme pembiayaan inovatif telah lama menjadi bagian dari pembahasan kerja sama internasional.
Sejumlah pendekatan pendanaan alternatif juga telah diterapkan dalam berbagai bidang kerja sama antarnegara.
Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang skema pembiayaan tambahan bagi PBB.
"Mekanisme serupa dapat dikaji untuk mendukung kebutuhan pendanaan PBB secara lebih berkelanjutan," ujarnya.
Ia menilai kajian terhadap model pembiayaan inovatif dapat membuka peluang untuk memperoleh sumber daya yang lebih stabil.
Namun, penerapan mekanisme baru harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan sistem pendanaan PBB.
Bramantyo juga menekankan pentingnya memastikan sumber pembiayaan tambahan dapat diperkirakan secara lebih baik dalam jangka panjang.
Pendanaan Alternatif Tidak Menggantikan Kontribusi Negara Anggota
Bramantyo menegaskan bahwa usulan pembiayaan alternatif bukan bertujuan menghapus atau menggantikan kewajiban negara anggota.
Menurutnya, setiap negara tetap harus memenuhi kontribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Skema tambahan justru diharapkan dapat melengkapi sistem pembiayaan PBB saat ini.
Dengan demikian, organisasi internasional tersebut dapat memiliki sumber daya tambahan untuk mendukung bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.
Bramantyo menilai keseimbangan antara kontribusi negara anggota dan pendanaan alternatif perlu menjadi perhatian dalam setiap pembahasan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan pembiayaan harus dibangun tanpa mengurangi tanggung jawab negara-negara yang tergabung dalam PBB.
BKSAP Usulkan Kajian Pembiayaan PBB melalui Forum Parlemen Dunia
Dari perspektif parlemen, Bramantyo menilai pembiayaan PBB merupakan persoalan yang juga berkaitan dengan tanggung jawab lembaga legislatif nasional.
Parlemen memiliki kepentingan dalam pembahasan mengenai penggunaan anggaran negara untuk memenuhi berbagai komitmen internasional.
Karena itu, ia mengusulkan agar Standing Committee on UN Affairs (SCUNA) memprakarsai diskusi atau kajian mengenai kemungkinan penerapan pembiayaan alternatif bagi PBB.
Kajian tersebut dapat dimulai dengan memetakan berbagai model pembiayaan yang telah tersedia.
Selanjutnya, forum tersebut dapat menilai kelayakan masing-masing mekanisme untuk diterapkan dalam sistem pendanaan PBB.
Analisis juga diperlukan untuk memastikan mekanisme baru dapat berjalan berdampingan dengan kontribusi negara anggota.
Menurut Bramantyo, pembahasan yang terstruktur dapat membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret mengenai keberlanjutan keuangan PBB.
Indonesia Dorong Sistem Pendanaan PBB yang Lebih Berkelanjutan
Bramantyo berharap pembahasan mengenai pembiayaan PBB tidak hanya berfokus pada penyelesaian kekurangan dana dalam jangka pendek.
Menurutnya, komunitas internasional perlu mulai membangun sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi kebutuhan pada masa mendatang.
Melalui forum parlemen internasional, Indonesia mendorong penguatan dialog dan kajian mengenai sumber pendanaan tambahan bagi PBB.
Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan kebijakan yang lebih luas dalam menjaga stabilitas keuangan organisasi.
Bramantyo kembali menegaskan bahwa pengembangan pembiayaan alternatif harus tetap menghormati kewajiban kontribusi seluruh negara anggota.
Dengan pendekatan tersebut, PBB diharapkan memiliki sistem pendanaan yang lebih kuat tanpa mengurangi tanggung jawab negara-negara yang tergabung di dalamnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
