Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta meningkatkan ketahanan pangan antardaerah.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup tiga bidang utama, yakni penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri berharap kerja sama tersebut menjadi sarana bagi kedua provinsi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengendalikan inflasi daerah.
"Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah," kata Indah di Mataram, Rabu.
Indah menilai kerja sama antardaerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat.
NTB Siapkan Pasokan Hewan Kurban untuk Pasar Jawa Barat
Indah menjelaskan bahwa NTB dan Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperluas perdagangan komoditas pangan antardaerah.
Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar sebagai pasar perdagangan karena didukung perkembangan ekonomi, sektor pariwisata, serta aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Salah satu peluang konkret dalam kerja sama tersebut adalah penyediaan hewan kurban dan berbagai komoditas peternakan asal NTB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Melalui penguatan perdagangan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap para peternak memperoleh kepastian pasar untuk memasarkan hasil peternakannya.
Di sisi lain, Jawa Barat diharapkan mendapatkan dukungan pasokan komoditas peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
"Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan," ujar Indah.
Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan sehingga distribusi komoditas strategis antardaerah berlangsung lebih lancar.
NTB Dorong Pengusaha Jawa Barat Perluas Investasi
Selain memperkuat perdagangan pangan, Pemerintah Provinsi NTB mendorong pelaku usaha Jawa Barat untuk memperluas investasi ke wilayah Nusa Tenggara Barat.
Indah berpandangan bahwa hubungan ekonomi kedua provinsi tidak seharusnya terbatas pada perdagangan komoditas, tetapi juga perlu dikembangkan melalui kerja sama investasi.
Menurutnya, investasi dari pelaku usaha Jawa Barat berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kegiatan usaha, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat NTB.
Pemerintah Provinsi NTB secara khusus berharap sektor usaha yang kapasitas pengembangannya sudah mencapai batas di Jawa Barat dapat mempertimbangkan ekspansi ke NTB.
"Kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat," ucap Indah.
Penguatan hubungan investasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah sekaligus memperluas hubungan bisnis antara pelaku usaha kedua provinsi.
Jawa Barat Bagikan Pengalaman Pengendalian Inflasi dan Investasi
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan bahwa kunjungan pemerintah daerahnya ke NTB menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan ekonomi daerah.
Pertukaran pengalaman tersebut terutama berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi antardaerah.
Erwan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat berdasarkan angka statistik atau indikator ekonomi.
Menurutnya, pengendalian inflasi juga harus memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha, terutama menyangkut ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga.
Selain memperhatikan kepentingan konsumen, kebijakan pengendalian inflasi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha petani dan peternak sebagai pihak yang berperan dalam menjaga pasokan pangan.
Dalam bidang investasi, Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp300 triliun sepanjang 2025.
Capaian tersebut menjadi salah satu pengalaman yang dapat dibagikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya memperkuat iklim investasi dan mengembangkan perekonomian daerah.
Melalui pertukaran pengalaman tersebut, kedua pemerintah provinsi diharapkan memperoleh masukan mengenai strategi pengembangan investasi, penguatan perdagangan, serta pengelolaan ekonomi daerah.
Erwan Minta Kerja Sama Tidak Berhenti pada Penandatanganan Dokumen
Erwan menekankan pentingnya memastikan seluruh kesepakatan kerja sama antara Jawa Barat dan NTB ditindaklanjuti melalui program nyata yang memiliki sasaran jelas dan hasil terukur.
Salah satu prioritas tindak lanjut tersebut adalah memperkuat rantai pasok komoditas strategis agar distribusi kebutuhan masyarakat antardaerah berjalan lebih baik.
Ia berharap kerja sama kedua provinsi tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kesepakatan atau nota kesepahaman, tetapi berkembang menjadi pelaksanaan program yang memberikan manfaat konkret.
Kerja sama perdagangan juga diharapkan dapat diperluas ke berbagai komoditas strategis lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya," pungkas Erwan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
