Pantau - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyoroti dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap keberlanjutan lapangan kerja dan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi otomatisasi saat menghadiri Global Parliamentary Forum 2026 di Bangkok, Thailand, pada 12–13 Oktober 2026.
Delegasi Indonesia dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat bersama Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga dan anggota BKSAP Sigit Purnomo.
Forum yang berlangsung dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia tersebut mempertemukan anggota parlemen dari berbagai negara dengan pimpinan serta pejabat senior kedua lembaga keuangan internasional.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah tantangan ekonomi global, mulai dari penciptaan lapangan kerja, mobilisasi investasi swasta, hingga pemanfaatan AI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
BKSAP Ingatkan Risiko AI Menggantikan Pekerjaan Manusia
Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia mengangkat tiga isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam menghadapi perubahan ekonomi global akibat perkembangan teknologi.
Ketiga isu itu meliputi keberlanjutan lapangan kerja di tengah kemajuan AI dan otomatisasi, kebutuhan energi serta air yang berdampak terhadap lingkungan, dan pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan kualitas serta produktivitas pekerjaan.
Syahrul menilai perkembangan teknologi AI harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi keberlanjutan pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
"Isu tersebut relevan bagi Indonesia, mengingat tantangan pemerataan infrastruktur energi sebagai negara kepulauan serta kebutuhan mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital," jelas Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan bahwa penggunaan AI seharusnya mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang ekonomi baru tanpa mengabaikan risiko hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi.
Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan energi, ketersediaan air, dan keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan teknologi digital.
Bank Dunia Prediksi 1,2 Miliar Anak Muda Masuki Usia Kerja
Dalam pembahasan Global Parliamentary Forum 2026, Bank Dunia memperkirakan sekitar 1,2 miliar anak muda di negara berkembang akan memasuki usia kerja dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun mendatang.
Namun, jumlah lapangan kerja yang diproyeksikan tersedia pada periode tersebut hanya mencapai sekitar 400 juta.
Perkiraan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sekitar 800 juta antara jumlah anak muda yang memasuki usia kerja dan lapangan pekerjaan yang diproyeksikan tersedia.
Kondisi ini menjadi perhatian dalam forum karena negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan.
Delegasi Indonesia turut menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan pemerataan kesempatan ekonomi juga perlu menjadi indikator dalam menilai keberhasilan kebijakan pembangunan.
IMF dan Bank Dunia Tekankan Pentingnya Kesiapan Menghadapi AI
Menanggapi isu yang disampaikan delegasi Indonesia, IMF menjelaskan bahwa kesiapan suatu negara dalam menghadapi perkembangan AI dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama.
Faktor tersebut mencakup ketersediaan infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, akses terhadap pelatihan, serta kondisi pasar kerja di masing-masing negara.
Sementara itu, Bank Dunia menilai pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan produktivitas berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian.
Namun, penerapan teknologi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi setiap negara agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja seiring meningkatnya penggunaan teknologi otomatisasi.
DPR RI Dorong Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan
Keikutsertaan BKSAP DPR RI dalam Global Parliamentary Forum 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi parlemen Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan ekonomi global.
Melalui forum tersebut, delegasi Indonesia bertukar pandangan dengan perwakilan parlemen berbagai negara serta lembaga keuangan internasional mengenai strategi penciptaan lapangan kerja berkualitas.
BKSAP juga menyoroti peran parlemen dalam mendorong kebijakan, pengalokasian anggaran, dan pengawasan pembangunan agar mampu menjawab tantangan transformasi digital.
Penguatan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin pesat.
Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penyusunan kebijakan pembangunan yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
