Pantau - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Muhammadiyah memperkuat kerja sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ajakan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menghadiri Simposium Nasional Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) di Kampus Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Sabtu (24/10/2026).
Agus Jabo mengungkapkan bahwa sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia masih berada dalam kondisi tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Ia menilai Muhammadiyah memiliki jaringan lembaga pendidikan yang dapat membantu pemerintah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Saya berharap Muhammadiyah yang memiliki berbagai institusi pendidikan di Indonesia turut andil untuk menjemput, mengantarkan anak-anak tersebut mewujudkan apa yang menjadi impian mereka dan orang tuanya,” ujar Agus Jabo.
Sebanyak 4,1 Juta Anak Indonesia Belum Mendapatkan Pendidikan
Agus Jabo menyoroti masih banyaknya anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal.
Ia menyebut sekitar 4,1 juta anak di Indonesia tidak bersekolah atau telah mengalami putus sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam perluasan akses pendidikan.
Agus Jabo menilai keterbatasan ekonomi keluarga tidak seharusnya menghalangi anak untuk memperoleh kesempatan belajar dan mengembangkan kemampuan.
Karena itu, ia mendorong Muhammadiyah memanfaatkan jaringan institusi pendidikannya untuk mendukung upaya pemerintah menjangkau anak-anak yang belum bersekolah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Sekolah Rakyat Jadi Program Pemerintah untuk Memutus Kemiskinan
Agus Jabo menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya diarahkan untuk membuka akses pendidikan, tetapi juga membantu peserta didik membangun kemandirian.
Melalui pendidikan, anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka pada masa mendatang.
Agus Jabo menekankan bahwa pendidikan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengatasi kemiskinan yang berlangsung antargenerasi.
Ia berharap keterlibatan Muhammadiyah dapat memperluas jangkauan program pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Wamensos Paparkan Tiga Prioritas Presiden Prabowo dalam Pengentasan Kemiskinan
Selain perluasan pendidikan, Agus Jabo memaparkan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan kemiskinan.
Prioritas pertama adalah menghadirkan data sosial ekonomi yang akurat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang lebih tepat dalam menentukan penerima program bantuan.
Prioritas kedua adalah memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, prioritas ketiga adalah memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan.
Agus Jabo menilai ketiga prioritas tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.
Pemerintah Perkuat Digitalisasi Bansos agar Tepat Sasaran
Agus Jabo menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, penentuan penerima bantuan yang masih mengandalkan penilaian subjektif berisiko menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi masyarakat di lapangan.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat pembaruan data serta digitalisasi bantuan sosial.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.
Ia menilai penggunaan data sosial ekonomi yang akurat dapat membantu pemerintah menyusun program sesuai dengan kondisi masyarakat.
Integrasi data juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan dan perlindungan sosial secara lebih efektif.
Agus Jabo Tekankan Pengelolaan Kekayaan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo turut mengajak masyarakat membangun keyakinan terhadap kemampuan bangsa Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kekayaan dan sumber daya nasional harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam perekonomian nasional.
“Kita bukan bangsa kelas tiga, tetapi kita adalah warga bangsa yang harus menjadi nomor satu di republik ini dan kita harus setara dengan bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Agus Jabo berharap pemerintah dan Muhammadiyah dapat memperkuat kolaborasi untuk menjangkau lebih banyak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Ia menilai perpaduan antara data yang akurat, bantuan sosial tepat sasaran, dan pendidikan yang inklusif dapat memperbesar kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki peluang memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.
- Penulis :
- Gerry Eka
