Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan berbagai industri, meningkatkan aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP di Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Bappenas, Kamis (29/10/2026).
Menurut Rachmat, percepatan pembangunan perumahan perlu didukung perencanaan yang terintegrasi, pemanfaatan data dan teknologi, serta pengembangan kawasan permukiman yang tepat.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan perumahan hingga 2029 agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas.
Bappenas Nilai Sektor Perumahan Mampu Menggerakkan Berbagai Industri
Rachmat menjelaskan bahwa industri properti dapat menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian suatu negara karena berkaitan erat dengan aktivitas berbagai sektor usaha.
Pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga dapat mendorong kegiatan industri lain yang mendukung proses pembangunan.
“Industri properti itu bisa menjadi indikator ekonomi bangkit atau jatuh. Dengan adanya pembangunan perumahan, apa yang Bapak (Menteri PKP) kerjakan ini bisa menarik dan mendorong industri yang lain. Jangan berhenti hanya karena tahun atau pemilu. Masih ada kesempatan untuk membangun 2027, 2028, sampai 2029. Kami dari Kementerian PPN/Bappenas setiap saat mendukung apa yang dikerjakan, terutama program utama seperti perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya.
Menurut Rachmat, pengembangan sektor perumahan membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten agar pelaksanaan program dapat terus berjalan meskipun menghadapi perubahan periode pemerintahan maupun agenda politik.
Bappenas menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, khususnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Dukungan tersebut mencakup penguatan perencanaan pembangunan agar program perumahan dapat dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem untuk Atasi Kekurangan Rumah
Selain menyoroti dampak ekonomi, Kepala Bappenas juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem perumahan nasional untuk mengatasi persoalan kekurangan hunian atau backlog perumahan.
Persoalan tersebut telah menjadi tantangan selama bertahun-tahun dalam upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Menurut Rachmat, penyelesaian masalah perumahan memerlukan strategi dan kebijakan yang jelas agar seluruh program pemerintah dapat saling mendukung.
“Kalau kita punya strategi, kita punya policy yang jelas, maka programnya juga jelas. Kita sudah bertahun-tahun menghadapi tantangan backlog. Kalau ekosistemnya terbentuk dan strateginya jelas, maka dia akan menarik banyak hal dan mendorong banyak hal,” kata Kepala Bappenas.
Ia menilai pembentukan ekosistem perumahan yang kuat dapat membantu mempercepat penyediaan hunian sekaligus meningkatkan dampak ekonomi dari program pembangunan.
Rachmat juga mendorong agar capaian program yang telah berjalan dijadikan dasar untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
“Bapak sudah menciptakan ekosistem, kemudian punya strategi, dan dengan strategi yang jelas, program yang jelas, maka ada capaian. Capaian ini mohon menjadi bagian dari percepatan, nanti kita dalami percepatan untuk mengejar menuju 2027–2028,” ucap Menteri PPN.
Menteri PKP Dorong UMKM dan Produk Dalam Negeri Terlibat dalam Pembangunan Rumah
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan berbagai program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah.
Program tersebut meliputi pembangunan rumah baru, renovasi rumah, pembiayaan perumahan bersubsidi, serta penguatan ekosistem pendukung sektor perumahan.
Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan perumahan juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Program perumahan juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui keterlibatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan penggunaan produk dalam negeri,” ungkap Maruarar.
Keterlibatan UMKM dan penggunaan produk dalam negeri menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas dampak pembangunan perumahan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui koordinasi antara Bappenas dan Kementerian PKP, pemerintah berupaya memperkuat perencanaan serta mempercepat pelaksanaan program penyediaan hunian.
Percepatan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kekurangan rumah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir periode perencanaan pembangunan pada 2029.
- Penulis :
- Aditya Yohan
