Pantau - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan sekitar 13.000 tenaga pendidik dan pendamping untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, sekaligus melanjutkan rekrutmen secara bertahap guna memenuhi kebutuhan program pendidikan gratis yang ditargetkan mencapai 500 sekolah di seluruh Indonesia pada 2029.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (29/10/2026), dengan menjelaskan bahwa tenaga yang telah tersedia mencakup guru, wali asrama, dan wali asuh.
Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia akan terus bertambah seiring pengembangan fasilitas, jumlah kelas, dan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
"Kita semua kira-kira sudah ada sekitar 13.000 orang, mulai dari guru, wali asrama, wali asuh. Namun, setiap tahun kami akan seleksi ya. kebutuhan wali-wali ini menyesuaikan kelas, menyesuaikan sarana dan prasarananya yang ditargetkan pemerintah," kata dia.
Kemensos Buka Rekrutmen Guru dan Pengasuh Sekolah Rakyat Setiap Tahun
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses pemenuhan tenaga Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap melalui mekanisme seleksi terbuka.
Rekrutmen tersebut bertujuan memastikan tersedianya tenaga pendidik dan pendamping yang sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah.
Ia memastikan seleksi akan dilaksanakan setiap tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan wali asrama dan wali asuh.
Jumlah tenaga yang direkrut akan disesuaikan dengan perkembangan kelas serta sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah.
Menurutnya, pemenuhan tenaga pendamping menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang menggunakan sistem pendidikan berasrama.
Selain guru dan pengasuh, Kemensos juga melengkapi kebutuhan tenaga pendukung untuk memastikan seluruh fasilitas sekolah dapat berfungsi dengan baik.
Tenaga pendukung tersebut mencakup petugas keamanan, juru masak, hingga petugas kebersihan.
Pendamping PKH Sempat Diperbantukan pada Awal Program
Menteri Sosial mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat, pemerintah memanfaatkan sumber daya manusia yang telah tersedia di lingkungan Kementerian Sosial.
Tenaga yang diperbantukan tersebut berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai pilar sosial lainnya.
Langkah itu dilakukan untuk mendukung operasional sekolah selama proses pemenuhan tenaga melalui seleksi resmi berlangsung.
Seiring berjalannya program, Kemensos mulai melaksanakan rekrutmen terbuka dan transparan untuk mengisi kebutuhan formasi tenaga Sekolah Rakyat.
Mekanisme tersebut mengacu pada proses seleksi aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Untuk Sekolah Rakyat sementara memang menggunakan bantuan dari SDM Kementerian Sosial, apakah itu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) atau pilar-pilar sosial yang lain. Namun, di luar itu kita lakukan seleksi. Ketika hasil seleksi selesai, SDM-nya sudah ada, maka yang diperbantukan di situ ditarik mundur," ujarnya.
Saifullah menjelaskan bahwa tenaga pendamping sementara akan kembali ke tugas sebelumnya setelah tenaga hasil seleksi resmi tersedia.
Sebanyak 182 Sekolah Rakyat Telah Beroperasi dan Tampung 44 Ribu Siswa
Berdasarkan data Kementerian Sosial, sebanyak 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah tersebut mencakup Sekolah Rakyat rintisan maupun sekolah yang telah terintegrasi.
Fasilitas pendidikan tersebut saat ini menampung sekitar 44.000 siswa dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Kegiatan pendidikan dan pendampingan siswa didukung oleh belasan ribu guru, wali asrama, serta wali asuh.
Pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat meningkat secara bertahap hingga mencapai 500 unit pada 2029.
Pengembangan tersebut juga akan diikuti pemenuhan tenaga pendidik, pengasuh, dan petugas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas Presiden Prabowo
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program tersebut mengusung pendekatan pengentasan kemiskinan terpadu dengan menghubungkan pendidikan dan sejumlah layanan pemerintah.
Layanan yang diintegrasikan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran atau PBI-JK.
Sekolah Rakyat juga dihubungkan dengan program Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Melalui pengembangan fasilitas dan pemenuhan tenaga secara bertahap, Kemensos berupaya mendukung keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
