Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato kebangsaan pada acara Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Puan, demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi agar kedaulatan rakyat tidak berhenti pada proses politik semata.
“Demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” ucapnya.
Ia menilai keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara adil.
Puan Soroti Ketimpangan Ekonomi yang Dapat Menghambat Demokrasi
Puan menjelaskan bahwa pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kehidupan demokratis yang berkeadilan.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi, sosial, dan akses informasi masih dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-hak demokratis secara bermakna.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sebagian kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi.
Puan juga mengingatkan bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dapat berkembang menjadi kekuatan politik yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.
Ia menilai keadaan tersebut dapat menghambat pelaksanaan demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan seluruh rakyat.
Karena itu, demokrasi ekonomi perlu diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Menurut Puan, kedaulatan rakyat harus tercermin dalam kemampuan masyarakat menentukan arah kehidupan sekaligus menikmati hasil pembangunan.
Perkembangan AI dan Penguasaan Data Jadi Tantangan Demokrasi
Selain persoalan ekonomi, Puan menyoroti perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi tidak secara otomatis menghasilkan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis.
Sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian meliputi penguasaan data, algoritma, platform digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta infrastruktur teknologi.
Menurutnya, perkembangan teknologi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang menguasai sistem digital dan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaannya.
Puan juga menilai penting adanya mekanisme pengawasan terhadap keputusan yang dihasilkan algoritma karena semakin banyak aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh teknologi digital.
Penguasaan teknologi dan informasi menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan agar perkembangan digital tidak memperbesar ketimpangan dalam kehidupan demokrasi.
Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi perlu diikuti dengan perhatian terhadap kepentingan masyarakat secara luas.
DPR Dorong Demokrasi Politik Berjalan Seiring Demokrasi Ekonomi
Puan menyatakan bahwa tantangan terbesar demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat.
Menurutnya, demokrasi juga harus menjamin masyarakat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kerja sama untuk membangun sistem demokrasi yang tidak hanya memberikan hak politik, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi yang lebih adil.
Puan menilai cita-cita demokrasi yang menghadirkan kesejahteraan sosial telah menjadi bagian dari gagasan dasar bangsa Indonesia sejak masa persiapan kemerdekaan.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kembali menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan demokrasi.
“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan, yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” katanya.
Puan berharap penguatan demokrasi politik dan ekonomi dapat berjalan bersama sehingga kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan melalui keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
