Pantau - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendorong transformasi Perpustakaan MPR menjadi pusat literasi konstitusi dan pembelajaran Empat Pilar yang dapat diakses masyarakat, akademisi, serta generasi muda melalui penguatan koleksi, digitalisasi dokumen, dan program edukasi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Budi Muliawan, mengatakan perpustakaan tersebut perlu dikembangkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai konstitusi dan dasar negara.
“Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, sudah seharusnya Perpustakaan MPR menjadi pusat literasi konstitusi yang utama di Indonesia,” kata Budi dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pengembangan tersebut dibahas dalam pertemuan bertajuk “Transformasi Perpustakaan MPR Menuju Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar MPR RI”.
Perpustakaan MPR Didorong Jadi Pusat Informasi Konstitusi
Budi menjelaskan bahwa Perpustakaan MPR memiliki peran penting dalam menyediakan informasi mengenai sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia.
Menurutnya, perpustakaan tersebut perlu menyediakan akses terhadap dokumen bersejarah, referensi hukum dasar negara, serta berbagai sumber pengetahuan ketatanegaraan.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, kalangan akademisi, peneliti, dan generasi muda.
Pengembangan perpustakaan juga berkaitan dengan kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena itu, Budi berharap Perpustakaan MPR dapat menjadi salah satu sumber utama pembelajaran mengenai konstitusi di Indonesia.
MPR Perkuat Pembelajaran Empat Pilar Kebangsaan
Selain menjadi pusat informasi konstitusi, Perpustakaan MPR diharapkan mendukung tugas lembaga dalam memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI.
Empat Pilar tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Budi menilai perpustakaan dapat menjadi sarana pembelajaran yang membantu masyarakat memahami nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“MPR bertugas untuk memasyarakatkan Empat Pilar. Maka dari itu, Perpustakaan MPR harus menyokong penuh tugas ini dengan menjadi pusat pembelajaran Empat Pilar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan fungsi edukasi tersebut perlu menjadi bagian dari rencana transformasi perpustakaan.
Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat.
Digitalisasi Dokumen Bersejarah Jadi Prioritas Pengembangan
Dalam rapat tersebut, MPR membahas sejumlah rencana untuk menyesuaikan layanan perpustakaan dengan kebutuhan masyarakat pada era digital.
Salah satu agenda yang dibahas adalah digitalisasi dokumen bersejarah MPR agar informasi dapat diakses melalui sistem berbasis teknologi.
Selain digitalisasi, pengembangan perpustakaan juga mencakup pengayaan koleksi buku bertema hukum tata negara.
Penambahan referensi tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
MPR juga membahas pengembangan program edukasi berbasis digital dan komunitas untuk memperluas jangkauan pembelajaran.
Budi menekankan pentingnya penyesuaian fasilitas serta sistem informasi perpustakaan dengan perkembangan kebutuhan pengguna.
MPR Libatkan Akademisi UI dalam Rencana Transformasi
Rencana pengembangan Perpustakaan MPR dibahas melalui rapat curah pikiran atau brainstorming yang diselenggarakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertemuan tersebut menghadirkan dosen Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia, Taufik Asmiyanto, sebagai narasumber.
Kehadiran akademisi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah transformasi layanan dan pengelolaan perpustakaan.
Melalui rencana tersebut, MPR berharap perpustakaannya dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen konstitusi, referensi hukum tata negara, serta materi pembelajaran Empat Pilar.
Pengembangan koleksi dan layanan digital menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi Perpustakaan MPR sebagai pusat literasi konstitusi bagi masyarakat Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
