Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memperjelas mekanisme pemisahan pemilu nasional dan lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terutama terkait masa transisi jabatan anggota DPRD dan pengisian posisi kepala daerah.
Taufan menilai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang harus diselesaikan sebelum ketentuan tersebut diterapkan.
Menurutnya, skema pemilu nasional pada 2029 dan pemilu lokal pada 2031 memerlukan pengaturan transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus Fraksi Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dinilai Butuh Aturan Transisi
Taufan Pawe menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal perlu diterjemahkan ke dalam ketentuan perundang-undangan yang terperinci.
Salah satu persoalan utama adalah keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten dan kota yang terpilih melalui pemilu sebelumnya.
Jika pemilu lokal baru dilaksanakan pada 2031, diperlukan kepastian mengenai status anggota DPRD selama masa peralihan.
Taufan mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD akan diperpanjang atau pemerintah dan DPR perlu merancang mekanisme pemilu transisi.
Menurutnya, kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan anggaran yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan.
Ia menegaskan bahwa setiap mekanisme yang dipilih harus memiliki landasan hukum yang kuat.
Masa Jabatan DPRD hingga 2031 Jadi Perhatian Komisi II DPR
Taufan menilai persoalan masa jabatan anggota legislatif daerah menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Pemilu.
Perubahan jadwal pemilu lokal berpotensi memunculkan jeda antara berakhirnya masa jabatan anggota DPRD dan pelaksanaan pemilihan berikutnya.
Menurutnya, kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan dasar hukum dan konsekuensi konstitusional.
Selain opsi perpanjangan jabatan, ia juga menyoroti kemungkinan penyelenggaraan pemilu transisi untuk mengisi kekosongan masa jabatan.
Taufan mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu tambahan akan berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan efektivitas sistem kepemiluan.
Ia juga menyinggung kemungkinan pemberian peran kepada partai politik dalam pengaturan masa transisi, termasuk pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir.
Namun, menurutnya, mekanisme tersebut harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Jaga Kualitas Demokrasi
Selain persoalan DPRD, Taufan menyoroti mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selama masa transisi menuju pemilu lokal.
Ia menilai penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah perlu diatur secara hati-hati.
Pengaturan tersebut diperlukan agar proses transisi tidak mengganggu independensi dan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah.
Menurutnya, kepastian mengenai pengisian jabatan kepala daerah harus menjadi bagian dari pembahasan RUU Pemilu.
Taufan meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dibahas secara konseptual, tetapi juga dirumuskan menjadi ketentuan hukum yang dapat dilaksanakan.
Akademisi Diminta Berikan Rekomendasi Konkret untuk RUU Pemilu
Taufan Pawe meminta kalangan akademisi memberikan masukan yang lebih terperinci mengenai rekonstruksi sistem kepemiluan.
Ia menilai rekomendasi akademis harus mampu menjawab persoalan teknis dan hukum yang muncul akibat pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Menurutnya, pembahasan tidak cukup hanya menghasilkan gagasan umum mengenai perubahan sistem pemilu.
“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.
Taufan berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan norma yang jelas dan dapat diterapkan.
Ia juga meminta setiap usulan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan pemerintahan daerah.
RUU Pemilu Wajib Berpedoman pada UUD 1945 dan Putusan MK
Taufan menegaskan bahwa penyusunan RUU Pemilu harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum dan konstitusi.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu, seluruh ketentuan yang dirumuskan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi juga harus menjadi acuan utama dalam menentukan pengaturan pemilu nasional dan lokal.
“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas Taufan.
Ia menekankan pentingnya kejelasan aturan transisi agar pemisahan jadwal pemilu tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun demokrasi daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
